KedaiPena.Com – Ketua Umum Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Din Syamsuddin menilai, anggaran penanggulangan Covid-19 yang naik dari Rp405,1triliun dan melonjak hampir Rp1.000 triliun hingga saat ini belum jelas penggunaanya.
“Sementara dana itu harus dipertanggungjawabkan,” ungkap Din dalam diskusi daring yang di akan oleh PIM dengan tema ‘Krisis Ekonomi Indonesia: Akibat Corona atau Salah Kelola?’, Kamis (25/6/2020).
Hal tersebut, lanjut Din, tidak selaras dengan kondisi rakyat yang masih harus membayar mahal untuk sekedar rapid dan swab.
“Ini masalah yang perlu dikritisi,” papar Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, menegaskan seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang kan melakukan rapid test.
“Rapid test seharusnya diadakan oleh pemerintah, tetapi ini masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk rapid test,” tambahnya.
Padahal, tegas Din, masyarakat menginginkan kehidupan nasional tetap terkelola dengan baik.
“Dengan harapan pemerintah melakukan hal yang dapat mengurangi dampak negatif dan ekonomi dari penyebaran virus Covid-19,” tandas Din.
Diketahui, dana penanganan penyebaran virus corona hanya mengalokasikan sebesar Rp405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp677 triliun, dan dinaikkan lagi menjadi Rp695,2 triliun.
Dana Rp695,2 triliun itu akan diberikan untuk seluruh sektor yang terdampak penyebaran virus Corona.
Pemerintah akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,5 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 trililun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah Rp106,11 triliun.
Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menyebut jika anggaran penanganan Corona dan PEN diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp905, 1 triliun.
Laporan: Muhammad Lutfi
