KedaiPena.Com – Strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi gelombang darurat ekonomi menjadi tanda tanya dari sebagian pihak.
Hal tersebut lantaran hingga saat ini masyarakat hanya disajikan angka kosong asumsi APBN atau anggaran penanganan darurat Covid-19.
Demikian disampaikan oleh Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Universitas Gadjah Mada (UGM) Haris Rusli Moty dalam akun Twitter milik pribadinya saat memberikan pandangan terkait bengkanya anggaran penanganan Corona atau Covid-19.
“Sampai saat ini sebagai warga negara kita tak tahu persis strategi seperti apa yang dipakai pemerintahan Jokowi memimpin negara menghadapi gelombang darurat ekonomi,” kata dia dalam akun Twitter pribadinya (23/06/2020).
Moty, begitu ia disapa juga menilai, bahwa masyarakat hingga saat ini hanya disajikan meroketnya angka dalam penanganan Covid-19.
“Kita hanya disajikan meroketnya angka kosong asumsi APBN Darurat Covid, dari Rp405,1 triliun menjadi Rp905,1 triliun,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Moty mengatakan, pemerintah juga terkesan menutup-nutupi informasi alokasi APBN darurat Covid-19.
“Selain tak adanya informasi soal strategi yang dipakai pemerintah menghadapi gelombang darurat ekonomi, pemerintahan Jokowi dan Menkeu Sri Mulyami juga terkesan menutup informasi terkait alokasi APBN Darurat Covid untuk selamatkan oligarki korporasi besar yang sekarat akibat kredit macet,” papar Moty.
Moty pun mengaku, sangat miris saat mendengar informasi terkait dana insentif untuk tenaga medis yang dijanjikan oleh pemerintah tak kunjung cair.
“Kita juga dengar dana insentif untuk dokter dan petugas kesehatan yang dijanjikan juga belum cair, perih,” sambung Moty.
Ia juga merespon keluhan dari KH. Cholil Nafis yang dikabarkan dikenakan biaya saat hendak melakukan rapid test Covid-19.
“Santrinya KH Cholil Nafis juga ditarik duit Rp400.000 untuk rapid test. Anehnya, pemerintah malah subsidi Rp2,78 triliun untuk industri biofuel-nya oligarki sawit,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
