KedaiPena.Com- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harmurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, bahwa upaya penghapusan pengeluaran wajib khusus kesehatan dalam APBN telah menunjukkan minimnya komitmen negara dalam menyiapkan kesehatan yang layak merata dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam akun twitter pribadinya @AgusYudhoyono saat menyampaikan alasan partainya menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan ke tingkat lanjut di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.
“Padahal mandatory spending ini masih sangat dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas AHY seperti dikutip Kedai Pena, Rabu,(21/6/2023).
AHY menuturkan, alasan kedua Partai Demokrat menolak pembahasan RUU Kesehatan ialah indikasi liberalisasi tenaga kesehatan dan medis asing yang sangat berlebihan.
Meskipun, AHY mengakui, pihaknya mendukung sepenuhnya kemajuan praktek kedokteran dan hospitality termasuk hadirnya dokter asing tetapi dengan prinsip reciprocal.
“Bahwa seluruh dokter Indonesia diberi pengakuan yang layak dan kesempatan yang setara. Dokter asing juga harus patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku,” papar AHY.
AHY melanjutkan, alasan terakhir FPD DPR menolak pembahasan RUU Kesehatan ialah lantaran penyusunan draft yang terkesan terburu-buru. AHY menilai, penyusunan RUU Kesehatan tidak memberikan ruang pembahasan yang cukup panjang.
“Kami menilai jika ruang dan waktu dibuka lebih panjang lagi, RUU ini dapat lebih komprehensif, holistik dan berkualitas,” tegas AHY.
AHY memastikan, partainya pimpinanya mendukung semangat peningkatan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Atas dasar-dasar itu, kata AHY, Fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak pembahasan RUU Kesehatan ke tingkat lanjut.
“Dengan semangat peningkatan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, @FPD_DPR menolak pembahasan RUU Kesehatan ke tingkat lanjut,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
