KedaiPena.Com-Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai tidak tepat jika sistem proposional terbuka dalam pemilu telah mengakibatkan biaya politik tinggi. Andi juga menepis anggapan bila sistem proposional terbuka dikaitkan dengan politik uang selama ini.
Hal itu disampaikan Andi merespons
munculnya wacana dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup. Usulan itu menguat lantaran sistem proposional terbuka telah mengakibatkan mahalnya biaya politik.
“Ada yang mengritik bahwa sistem proporsional terbuka mengakibatkan biaya politik tinggi karena persaingan antar calon di dalam partai. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan politik uang.Padahal politik uang tidak berasal dari sistem pemilu tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit itu sendiri,” kata Andi, Kamis,(29/12/2022).
Andi pun mengingatkan, bahwa budaya menyalurkan sembako jelang pesta demorkasi di Indonesia telah terjadi sejak masa order baru. Andi menegaskan saat itu pemilu berlangsung dengan sistem proporsional tertutup.
“Kalau soal politik biaya tinggi, itu relatif, tergantung orangnya dan daerahnya, serta campaign financing system. Apalagi, sekarang ada medsos yang gratis,” ungkap Andi.
Andi menambahkan, sistem proporsional terbuka menghasilkan anggota parlemen yang akuntabilitasnya kuat kepada rakyat.
“Kalaupun sudah terpilih, tidak ada jaminan dia bisa terpilih kembali, biarpun dapat nomor urut 1. Tergantung bagaimana penilaian rakyat terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat,” papar Andi.
Andi menjelaskan dengan sistem proposional tertutup,seseorang bisa terpilih dan terpilih kembali walau menjadi Anggota Legislatif meski kinerjanya sebagai wakil rakyat tidak jelas.
“Selama dia dekat dengan pimpinan partai, dia bisa terus dapat nomor urut 1, dan kemungkinan besar terpilih kembali.Kalau itu terjadi, yang akan tampil di DPR dan DPRD adalah para elit partai dan orang-orang yang jago cari muka kepada pimpinan partai. Mereka bukanlah wakil rakyat yang sejati,” beber Andi.
Dengan demikian, Andi menegaskan, bila pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proposional tertutup maka menjadi lonceng kemunduran demokrasi.
“Kalau benar kita kembali ke sistem proporsional tertutup, itu adalah kemunduran demokrasi di Indonesia,” pungkas mantan Menpora RI ini.
