KedaiPena.Com – Partai Demokrat meminta agar pemerintah dapat mewaspdai ancaman inflasi hingga potensi stagflasi yang mulai meningkat ditengah krisis global. Situasi tersebut disebabkan oleh dampak perang Rusia dan Ukraina serta pandemi COVID -19 yang belum terkendali sepenuhnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Ekonomi DPP Partai Demokrat Sartono Hutomo dalam webinar Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Masa Depan Indonesia Emas 2045. What is To be Done ?. Diskusi ini digelar Badan Penelitan dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, kemarin.
Stagflasi sendiri dalam makroekonomi, adalah periode ketika inflasi dan konstraksi terjadi secara bersamaan. Istilah stagflasi pertama kali disebutkan oleh United Kingdom Chancellor of the Exchequer Iain MacLeod dalam pidatonya di hadapan parlemen pada tahun 1965.
“Efek perang Rusia-Ukraina dan Pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih akan terasa secara global. Efek yang paling terlihat adalah kenaikan harga komoditas dan tekanan inflasi,” kata Sartono dalam webinar tersebut.
Sartono pun berharap, agar pemerintah dapat terus melakukan pengendalian terhadap harga bahan pokok guna mencegah ancaman inflasi hingga stagflasi tersebut.
“Pengendalian terhadap kenaikan harga (bahan) pokok harus dilakukan,” beber Sartono.
Sartono juga meminta, pemerintah dapat memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk mengurangi beban rakyat.
“Subsidi yang digelontorkan diharapkan tepat sasaran dan membantu pertumbuhan ekomomi,” papar Sartono.
Tidak hanya itu, lanjut Sartono, pemerintah juga diharapkan dapat melakukan efisiensi dan seleksi terhadap penggunaan anggaran negara.
Pasalnya, kata Anggota Komisi VII DPR RI ini jumlah utang Indonesia pada akhir Juli 2022 berada di angka Rp 7.163,12 triliun. Jika tidak ada efisiensi dikhawatirkan akan membuat bengkak utang RI di tahun- tahun berikutnya.
“Pemerintah harus mereview proyek strategis nasional yang belum dibutuhkan,” tandas Sartono.
Laporan: Tim Kedai Pena
