KedaiPena.Com – Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum lebih serius mengelola potensi sumber daya air (SDA) menyusul ancaman kekeringan yang semakin meluas di pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.
“Indonesia seharusnya menjadi salah satu negera terbasah di dunia karena cadangan air di Indonesia diperkirakan mencapai 3.221 miliar meter kubik/tahun. Tapi ketersediaan air justru tidak merata. Saat ini, sudah 2.1726 desa, 715 kecamatan dan 105 kabupaten di Jawa dan Nusa Tenggara mengakukan darurat kekeringan. Karena itu, pengelolaan SDA harus menjadi focus pemerintah ke depan,†kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo di Jakarta, ditulis Sabtu (16/9).
Dengan cadangan air yang demikian besar, kata Sigit, serta jumlah penduduk sekitar 222 juta jiwa, ketersediaan air per kapita di Indonesia adalah sekitar 16.800 meter kubik. Artinya, setiap orang di Indonesia harusnya bisa mengakses air sebanyak 16.800 meter kubik per tahunnya.
Namun berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air membuat masalah-masalah seputar ketersediaan air pun muncul seperti kerusakan daerah aliran sungai, degradasi lingkungan, makin berkurangnya kawasan resapan air, tingginya tingkat pencemaran air dan rendahnya budaya sadar lingkungan menyebabkan pasokan air makin berkurang.
Bahkan studi yang dilakukan Bappenas pada 2007 juga menunjukkan hasil bahwa ketersediaan air yang ada sudah tidak mencukupi seluruh kebutuhan pada musim kemarau di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Sekitar 77 persen kabupaten/kota telah memiliki satu hingga delapan bulan defisit air dalam setahun.
“Kita sudah bangun banyak waduk, embung dan ribuan sistem penyediaan air minum (SPAM). Tapi kok masih terjadi krisis air bersih. Pemerintah harus bisa mencari penyebab dan solusinya. Apakah proyeknya yang idle alias tidak bisa termanfaatkan, atau programnya yang salah. Prioritas pemerintah seharusnya bukan cuma asal bangun, tapi bagaimana bisa termanfaatkan,†kata Sigit.
Seperti diketahui, tahun 2017 program kedaulatan pangan atau ketahanan air dilakukan melalui pembangunan 39 bendungan baru dari target pembangunan 65 bendungan (termasuk 16 bendungan yang dilanjutkan dari masa pemerintahan sebelumnya) juga melakukan pembangunan jaringan irigasi seluas 84.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323.000 hektar, pembangunan 105 embung, serta pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.
Untuk tahun 2018, Pemerintah berencana membangun 47 bendungan, 54 embung, 5000 irigasi kecil serta pembangunan SPAM dan 4000 Pamsimas.
Laporan: Muhammad Hafidh
