KedaiPena.Com- Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI angkat bicara soal target pemerintah untuk menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur baik yang bersifat Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non-PSN harus sudah selesai semester I 2024 sebelum Jokowi selesai masa jabatannya.
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid berharap agar pemerintah dapat meninjau kembali semua. pembangunan infrastruktur. Hal ini lantaran adanya ancaman krisis global salah satunya ialah resesi ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur sebaiknya di tinjau kembali, karena dengan ancaman krisis global (resesi),” kata Anwar Hafid, Selasa,(1/11/2022).
Anwar Hafid menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah keselamatan di sektor pangan. Anwar Hafid meyakini, masyarakat juga menunggu langkah pemerintah untuk bisa keluar dari resesi.
“Yang kita butuhkan adalah keamanan pangan dan ancaman keluar dari krisis,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah atau Sulteng ini.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan semua pembangunan infrastruktur ditargetkan harus selesai pada semester I-2024.Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Semua proyek yang sejalan dan berhubungan dengan Kementerian PUPR akan segera dipercepat pengerjaannya.
“Kita pada tahun 2023-2024, dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024 ,” kata Basuki kemarin.
Namun demikian target tersebut tidak selaras dengan ancaman resesi ekonom yang digaungkan oleh pemerintah. Pasalnya, Isu ancaman resesi bergulir sejak beberapa bulan ke belakang.
Hal itu mulai dari lembaga internasional hingga pimpinan negara mengutarakan bahwa resesi yang mengancam dunia ini nyata dan bisa menjatuhkan banyak negara.
Pemerintah Indonesia juga tak ketinggalan menyampaikan isu tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sederet pejabat lainnya berulang kali mengingatkan publik.
Laporan: Tim Kedai Pena
