KedaiPena.Com- Analis Geopolitik dan Pertahanan Keamanan, Yulis Susilawaty menyanyangkan respons dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menunjuk
pengacara Hotman Paris sebagai kuasa hukum terkait dugaan penyebaran kabar bohong (hoaks) yang dinilai merugikan institusi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menurut Yulis Susilawaty Kementerian Pertahanan (Kemhan) cukup mengandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melabeli kabar hoaks dugaan korupsi pembelian Mirage dari Qatar yang ramai di media sosial.
“Gandeng Kominfo, beri kabar atau berita itu stampel hoax. Itu namanya sinergitas (antara kementerian),” kata Yulis Susilawaty dalam webinar dengan tema Meneropong Pemilu 2024, Damai atau Kisruh?, Rabu,(13/2/2024).
Yulis Susilawaty memandang, langkah Kementerian Pertahanan menunjuk
pengacara Hotman Paris sebagai kuasa hukum terkait hoaks dugaan korupsi pembelian Mirage menakut-nakuti rakyat jelang Pilpres 2024.
“Kalau misalnya peretasan pemerintah kemana? Kenapa tidak menunjuk pengacara sekelas bang Hotman,” ujar Yulis Susilawaty.
Yulis Susilawaty menilai, sekelas lembaga Kementerian Pertahanan mempunyai pengacara atau bidang hukum. Ia pun mengaku kecewa Kementerian Pertahanan menunjuk pengacara sekelas Hotman Paris sekalipun probono.
“Pemerintah kehilangan rasa bijaknya,” pungkas Yulis Susilawaty.
Diketahui, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menunjuk pengacara Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka untuk langkah hukum kementerian terkait dugaan penyebaran kabar bohong (hoaks) yang dinilai merugikan institusi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Letjen TNI (Purn.) M. Herindra mengumumkan penunjukan Hotman saat jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Senin.
“Saya atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Hotman Paris Hutapea atas asistensi hukumnya,” kata Herindra kepada Hotman yang juga hadir saat jumpa pers.
Dia pun mempersilakan para jurnalis dan kelompok masyarakat yang ingin bertanya langkah hukum Kemhan terkait hoaks suap pembelian Mirage berikut kabar bohong soal PT TMI kepada Hotman.
“Silakan menanyakan langsung kepada Bapak Hotman Paris sebagai kuasa hukum Kementerian Pertahanan terkait teknis dan langkah-langkah hukum yang kami tempuh,” tutur M. Herindra.
Laporan: Muhammad Lutfi
