Artikel ini ditulis oleh Smith Alhadar, Penasihat Institute for Democracy Education (IDe).
Bangsa ini telah bangkrut! Terjadi dekadensi moral dan intelektual di mana-mana. Juga kejahatan-kejahatan terhadap rakyat dan negara.
Sebagian mungkin tak diniatkan, tapi sebagian lain dilahirkan oleh kualitas pikiran yang rendah. Bagaimana kita harus memahami logika di balik larangan ASN buka puasa bersama dengan alasan covid-19 belum reda?
Apakah covid-19 hanya menyerang ASN yang berpuasa? Mengapa kerumunan kecil yang memupuk solidaritas antarsesama dilarang, sementara kerumunan besar di tengah masyarakat dibiarkan? Beginilah bila orang kecil ditempatkan di posisi orang besar.
Orang bodoh yang menyadari dirinya bodoh dapat dimaafkan. Tapi orang kerdil tapi tidak tahu dirinya kerdil tak boleh dibiarkan. Bahaya! Apalagi kalau orang jenis ini punya mimpi-mimpi besar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Dia akan melakukan apa saja demi mimpinya itu.
Sayangnya, banyak orang pandai di negeri ini bersedia menjadi pelayan pemimpin bodoh yang manja. Mereka merasionalisasi setiap kebijakan pemerintah, yang ngawur sekalipun. Sebagian disebabkan mereka telah memperoleh fasilitas dan kenyamanan hidup dari pemerintah. Sebagian lain bermasa bodoh.
Maka, kita menyaksikan kerusakan-kerusakan negara di semua lini dengan akselerasi yang makin tinggi. Atas izin pemerintah, timnas Israel akan berlaga di Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan di Indonesia pada Mei. Memang urusan sepak bola internasional merupakan wewenang FIFA.
Tapi tidak berarti negara tuan rumah tidak boleh mencampuri, apalagi kalau sudah menyangkut konstitusi dan keamanan negara. UUD 45 melarang negara mengakui eksistensi negara penjajah. Faktanya, Israel masih menjajah Palestina. Mengizinkan timnas Israel bermain di sini sama artinya dengan negara mengakui eksistensinya.
Jangan mengira begitu event itu usai hubungan Indonesia-Israel akan kembali ke posisi semula. Tidak. Event ini akan menjadi awal bagi kontak-kontak resmi langsung Israel-RI yang dalam prosesnya diharapkan berujung pada normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.
Korupsi yang menggila saat ini bersumber dari sikap permisif pemerintahan Jokowi. Alasannya ganjil: investor tak mau masuk kalau otoritas KPK terlalu besar. Karena itu, lembaga antirasuah ini harus dilemahkan. Bukankah pemerintah yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi justru akan menciptakan kepercayaan investor dan membuat biaya berinvestasi di negeri ini menjadi lebih murah?
Alhasil, akibat KPK dilemahkan, seluruh kementerian dan institusi negara berlomba-lomba menggarong duit rakyat. Skandal mega korupsi di Kementerian Keuangan hanyalah salah satu indikasi tentang skala korupsi di negeri ini.
Tidak mungkin penguasa pusat tak terlibat dalam kasus ini. Toh, Menkeu Sri Mulyani dipertahankan dan presiden diam seribu bahasa atas aib itu.
Ketiadaan teladan moral pemerintahan Jokowi telah juga menjalar hingga ke institusi-institusi penegak hukum. Hakim mengkomersialkan hukum, sementara jenderal polisi bintang dua memperdagangkan narkoba. Jenderal polisi bintang dua lain berkomplot membunuh anak buahnya di rumahnya sendiri untuk alasan yang tidak jelas.
Salah satu isu yang hari ini menjadi keprihatinan luas adalah disahkannya Perppu sebagai pengganti UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini telah divonis inkonstitusionil bersyarat oleh MK.
Lembaga penjaga konstitusi ini memerintahkan pemerintah untuk memperbaikinya dalam wkt dua tahun. Bukannya memperbaiki, pemerintah justru mengeluarkan Perppu, yang substansinya masih sama dengan UU Cipta Kerja.
Disahkannya Perppu bermasalah ini oleh DPR hanya menegaskan betapa para wakil rakyat telah kehilangan nurani dan akal sehatnya. Para pakar hukum tatanegara menganggap dengan Perppu itu sesungguhnya presiden telah menerabas konstitusi sehingga sudah dapat dimakzulkan, tinggal DPR bersedia atau tidak.
Kaum buruh dan mahasiswa marah besar karena Perppu itu hanya melayani kepentingan oligarki dengan mengorbankan hak buruh. Memang selama delapan tahun pemerintahan Jokowi, DPR tak lagi berfungsi sbg wakil rakyat melainkan wakil oligarki melalui pengendalian atas Jokowi.
Lalu, di tengah kesulitan ekonomi rakyat akibat harga-harga bahan pokok melonjak, dipicu krisis energi dan pangan global, Jokowi justru memperluas pajak hingga ke rakyat kecil untuk menambal APBN yang jebol.
Mestinya Jokowi menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak ekonomis, boros, dan tidak urgen agar utang negara yang sudah sangat mengkhawatirkan tidak terus membengkak. Toh, yang akan bayar rakyat juga. Mengapa tak lagi tersisa kasih sayang kepada rakyat? Apakah kau sdh lupa jargon “Jokowi adalah Kita?”
Proyek IKN yang tidak layak serta merampas 20 persen APBN mestinya juga dihentikan karena proyek ini hanya mengejar ambisi Jokowi meninggalkan legacy yang akan dikenang rakyat Indonesia sepanjang masa. Proyek ini juga berpotensi dijadikan bancakan oleh para koruptor. Anggarannya dialihkan untuk membantu rakyat miskin yang jumlahnya semakin membesar. Dus, argumen pemerintahan Jokowi bahwa IKN bertujuan pemerataan ekonomi doesn’t make sense.
Saatnya berhenti melayani oligarki demi meringankan beban pajak yang dipikul rakyat. Untuk itu, pajak perusahaan-perusahaan besar di sektor mineral dan minyak goreng – yang menikmati keuntungan berlipat ganda akibat krisis energi dan pangan global – harus ditingkatkan.
Hilirisasi industri nikel dan batubara yang dibanggakan pemerintah, justru hanya menguntungkan oligarki dan Tiongkok. Negara tidak mendapat apa-apa. Argumen pemerintah bahwa industri hilirisasi itu akan meningkatkan nilai tambah bagi bangsa, lagi-lagi menjadi alasan yang tidak masuk akal.
KKN yg diharapkan dapat dikuburkan pasca reformasi kini muncul dengan wajah lbh vulgar. Anak-anak Jokowi diduga berkolusi dengan perusahaan-perusahaan besar yang punya masalah hukum demi mendapatkan modal jumbo dengan mengorbankan hukum dan kepentingan negara.
PT Sinar Mas yang oleh pengadilan dikenai denda triliunan rupiah karena pembakaran hutan, dendanya diubah menjadi kurang dari Rp100 miliar konon setelah berkongsi bisnis dengan putera-putera Jokowi.
Kini dilaporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep memiliki 60 perusahaan bernilai ratusan miliar rupiah. Tidak cukup sampai di situ, Jokowi juga membangun dinasti politik dengan secara tak langsung memfasilitasi anak dan menantunya merebut kekuasaan di daerah.
Alhasil, di bawah Jokowi, indeks demokrasi, korupsi, HAM, dan indeks pembangunan manusia merosot. Ini terkait dengan pemenjaraan kaum oposisi, pembubaran ormas, intimidasi terhadap rakyat, meluasnya pengangguran dan kemiskinan, dan pembunuhan di luar hukum (kasus KM 50).
Kelompok Islam konservatif dijadikan musuh bersama dengan isu intoleran, radikal, khilafah, dan politik identitas. Sementara hari ini para politisi yang mengkampanyekan bahaya politik identitas ramai-ramai bersalin rupa dan kegiatan dengan menggunakan atribut-atribut Islam ketika menghadiri acara-acara keagamaan. Mereka yang tak pernah shalat tiba-tiba rajin ke masjid. Alhasil, kemunafikan sedang dipamerkan di mana-mana.
Kendati belepotan dengan noda dan dosa, serta inkompetensi dalam memimpin, Jokowi ingin berkuasa lebih lama melalui perpanjangan masa jabatan presiden meskipun rencana ini berpotensi melanggar konstitusi dan ditolak mayoritas rakyat.
Pada saat bersamaan, ia mencampuri urusan pilpres yang terlalu jauh. Anies Baswedan, bakal capres yang diusung tiga parpol, sedang diusahakan untuk disingkirkan dari kontestasi politik elektoral. KPK dialihkan fungsi menjadi alat politik untuk mempersangkakan Anies dan siapa saja yang berpotensi mengganggu rencana-rencana jahat Jokowi.
Kesalahan Anies hanya karena ia dipandang antitesa Jokowi. Bagaimanapun, upaya penjegalan Anies dapat melahirkan pilpres yang tidak fair, tidak demokratis, dan kehilangan legitimasinya. Ini pada gilirannya akan menimbulkan instabilitas negara sehingga pemerintahan baru tak dapat berfungsi maksimal. Syukur-syukur tidak terjadi keos.
Ironisnya, orang-orang pandai yang seharusnya berperan sebagai pelita dalam kegelapan bangsa justru menjadi pendukung kepicikan dan imoralitas yang sedang berkuasa di negeri ini. Para buzzer diternak dengan duit rakyat untuk membenarkan semua yang dilakukan Jokowi dan menggonggong parpol, Anies, dan individu yang berseberangan dengan pemerintah. Dengan demikian, anomali-anomali yang diproduksi Jokowi akan terus bermunculan.
Semua ini tak dapat dihentikan – karena mustahil tiba-tiba Jokowi berubah menjadi orang pintar yang rendah hati dan bijak-bestari – kecuali terjadi pergantian pemerintahan. Dari bakal capres yang ada hanya Anies Baswedan yang dapat diharapkan dan diandalkan merestorasi kerusakan-kerusakan yang telah terjadi ke rel reformasi.
Bakal capres lain yang “dibudidayakan” Jokowi dan karena itu belakangan ini memuji-mujinya setinggi langit – dan terang-terangan berkomitmen akan melanjutkan kebijakannya – adalah mereka yang akan meneruskan kerusakan lebih lanjut.
Kata Albert Einstein, orang tolol adalah orang yang melakukan hal yang sama, yang sudah terbukti salah, sambil berharap membuahkan hasil yang berbeda. Saya ingin meminta ampun pada Jokowi untuk menahan diri dari syahwat kekuasaan dan membiarkan tunas-tunas muda bangsa mendapat kesempatan memimpin bangsa dan negara yang sudah bangkrut ini.
Tangsel, 24 Maret 2023
[***]
