KedaiPena.Com – Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mendorong, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeluarkan surat atau pernyataan terbuka untuk dilakukanya audit investigasi terkait dugaan kasus korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk dapat dibuka ke publik.
Hal itu disampaikan Azmi merespons langkah Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan adanya dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk ke Kejaksaan Agung. Erick sendiri menyerahkan bukti berupa hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Karenanya perlu adanya surat atau pernyataan dari Menteri BUMN bahwa audit harus dilakukan terbuka dan hasilnya dapat diketahui oleh publik,” ujar Azmi kepada awak media, Rabu, (12/1/2022).
Azmi menerangkan, jika Erick Thohir tidak meminta Kejagung untuk membuka audit tersebut ke publik, maka hanya menunjukkan kebijakan tambal sulam dan politik balas dendam.
“Dan habisi golongan tertentu,” tegas Azmi.
Azmi menerangkan, jika langkah Erick Thohir tersebut merupakan suatu hal konkrit. Azmi menegaskan, jika laporan teroperasional maka dapat menjadi reformasi besar untuk birokrasi pemerintah.
“Benar-benar membenahi tuntas tata kelola birokrasi dan memperbaiki sistem supaya lebih kuat, tangguh dan konstitusional bukan hanya sekedar tambal sulam atau praktik politik balas dendam birokrasi,” tegas Azmi.
Azmi menambahkan, seyoganya Erick Thohir dapat melakukan menyeluruh terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia. Kemudian, kata Azmi, audit menyeluruh itu diumumkan secara terbuka.
“Karena dengan dilakukan audit menyeluruh itu akan diketahui dan membuka latar belakang dan motif dari setiap perbuatan dan kebijakan dalam pengelolaan PT Garuda serta terlihat jelas dan terang fakta hukum serta siapa yang harus bertanggungjawab,” tandas Azmi.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan adanya dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk ke Kejaksaan Agung, pada Selasa, (11/1/2022).
Di Kejagung, Erick turut menyerahkan bukti berupa hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Erick berkaitan dengan pengadaan leasing pesawat ATR 72-600.
Laporan: Muhammad Hafidh
