KedaiPena.Com –Alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan masih saja marak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, terutama di Sumatera Utara. Padahal Pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD Sumut sudah menerbitkan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Terkait itu, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menegaskan, agar Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki lahan tanaman pangan agar menerbitkan peraturan daerah perlindungan lahan tanaman pangan.
“Jangan ada lagi alih lahan pangan,†ujar Gubernur Erry dalam Rakor dan Sinkronisasi Kepala Badan/ Dinas/ Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se Sumut, di Hotel Garuda Plaza Medan, Selasa (21/6).
Erry mengaku menyayangkan kecenderungan pengalihan lahan pertanian tanaman pangan itu. Padahal menurut ia, hasil padi sawah dengan irigasi yang baik bisa jauh lebih menguntungkan daripada bertanam sawit.
Sementara itu, Erry secara khusus meminta para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor yang menangani penyuluhan kabupaten/kota dan Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan se Sumut yang hadir dapat fokus pada upaya peningkatan prooduktivitas pangan Sumut. Mengingat produksi padi Sumut  menurun, dan menjadikan daerah itu turun satu peringkat menjadi posisi enam produsen padi nasional, dibawah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Salah satu persoalan yang dihadapi Sumut adalah lahan irigasi teknisnya kecil baru 35%. Sementara itu lahan sawah yang ada banyak yang tidak beririgasi sehingga rentan terjadi alih fungsi diantaranya perumahan dan tanaman sawit.
“Wajar kalau kita bicara padi, karena posisi kita sudah bergeser dari urutan lima menjadi enam. Saya berharap seluruh kabupaten/kota harus kerja keras,†katanya.
Gubsu menekankan agar Kepala Daerah di Kabupaten/ kota bisa sejalan dengan upaya pencapaian ketahanan pangan di Sumut. “Saat ini lahan persawahan sudah banyak diincar investor. Banyak investor yang membeli sawah. Trend ini juga harus disikapi,†tandasnya.
Gubernur meyakinkan, pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan produksi. Menurutnya sarana prasarana irigasi semakin ditingkatkan. “Sumut memiliki irigasi terbesar yaitu sungai ular seluas 18 ribu ha. Saat ini ada potensi 100 ribu ha irigasi di Asahan yang akan dibangun, demikian juga di Langkat ada irigasi 10 ribu ha yang sedang dibangun,†ujar Gubsu.
Sementara itu, Kepala Bakorluh Sumut Bonar Sirait mengatakan, pada Jambore penyuluh di Kabupaten Langkat tahun lalu, Erry melontarkan ide agar penyuluh bisa diberi perlindungan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sebagaimana guru. Ide yang disampaikan Gubsu di Langkat saat itu disambuat baik pemerintah pusat dan saat ini menjadi agenda nasional.
“Mulai tahun 2017 penyuluh di Sumut terdaftar sebagi peserta BPJS. Ini juga sudah menjadi agenda nasional,†kata Bonar.
Bonar Sirait mengatakan Sumut termasuk provinsi lumbung padi, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya pendapaian ketahanan pangan. Salah satu programnya, yakni upaya khusus padi jagung dan kedelai atau Upsus Pajale juga pembangunan irigasi dan waduk.
Untuk pencapaian target produksi pangan itu, sambungnya, peran penyuluh dan Balai Penyuluh di Kecamatan sangat penting dan strategis.   “Kita juga menghimbau agar kabupaten/kota bisa bersinergi untuk lebih memperhatikan Balai Penyuluhan Kecamatan di wilayah masing-masing,†imbuhnya.
(Dom)
