KedaiPena.Com – Begawan Ekonomi Rizal Ramli menyatakan kekecewaan atas kepemilikan saham mayoritas PT Freeport Indonesia menjadi milik Indonesia via PT Inalum.
Dirinya mengenang masa tiga tahun silam, saat masih menjadi Menko Kemaritiman. Sebenarnya saat itu ia sudah pernah memberikan masukan secara pribadi terkait Freeport ini kepada Jokowi.
“Yang pertama adalah saya menyarankan kepada Presiden Jokowi agar tidak memperpanjang kontrak Freeport,” ungkap pria yang juga pernah menjadi Menko Perekonomian di era Gus Dur tahun 2000-2001 dalam keterangan kepada redaksi, Sabtu (22/12/2018).
Menurut Rizal Ramli, Kontrak Karya Freeport (tahap II) tahun 1991 cacat hukum, karena ada indikasi penyogokan pejabat pemerintah Indonesia saat itu, berinisial GK. Karena Kontrak Karya tersebut cacat hukum, maka tidak ada lagi “sanctity of contract” (kesucian kontrak).
“Tidak ada kewajiban untuk menyetujui perpanjangan kontrak Freeport 2×10 tahun sampai 2041. Belum lagi, menurutnya, Freeport melakukan banyak wanprestasi: kerusakan lingkungan, jadwal divestasi dan pembangunan smelter yang terus diundur, serta ‘track record’ sebagai penyogok pejabat Indonesia,” lanjut Rizal.
Masukan Rizal yang kedua kepada Jokowi adalah lebih baik Indonesia membeli saham Freeport McMoran (FCX), induk dari PT Freeport Indonesia.
Pada akhir tahun 2015 dan awal 2016, sebagai imbas dari perbedaan pendapat tentang kepastian perpanjangan kontrak Freeport antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan koleganya di Kabinet, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, harga saham Freeport McMoran (FCX) terjun bebas di Bursa Saham New York.
Kapitalisasi pasar, atau nilai dari 100% saham, Freeport McMoran (FCX) sempat dihargai sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 69 triliun dengan kurs rupiah saat itu.
“Artinya, bila tiga tahun yang lalu Presiden Jokowi menuruti masukan saya, dengan nilai yang telah dikeluarkan saat ini sebesar Rp 55,8 triliun, Indonesia dapat memiliki 80% saham Freeport McMoran (FCX), induk dari PT Freeport Indonesia,” tambah ekonom yang pernah menjadi Panel Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama tiga orang peraih Nobel Ekonomi ini.
“Jauh lebih menguntungkan daripada hanya sekedar memiliki 51,8% saham PT Freeport Indonesia saat ini bukan?,” tandas RR, sapaannya.
Presiden Joko Widodo mengucap syukur atas kepemilikan saham mayoritas PT Freeport Indonesia menjadi milik Indonesia via PT Inalum.
“Hari ini, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya menyampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2 persen sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum,” kata Jokowi melalui unggahan dalam instagram pribadinya @jokowi, (Jumat, 21/12/2018).
“Momen di penghujung tahun ini sungguh bersejarah, Freeport yang beroperasi di Indonesia sejak 1973, baru hari ini kita kuasai dengan kepemilikan saham mayoritas,” sambung dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
