KedaiPena.Com– Pembangunan infrastruktur yang dibanggakan dua rezim yakni Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sedianya menyisahkan berbagai problem cukup serius. Pasalnya, kedua rezim tersebut sama-sama berutang saat membangun proyek infrastruktur.
Hal itu disampaikan aktivis senior Ariady Ahmad saat menyoroti polemik dan perdebatan soal pembangunan infrastruktur rezim Jokowi dan SBY. Perdebatan itu dimulai saat Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang mengklaim, pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan pemerintahan Jokowi 70-80 persennya merupakan warisan pemerintahan bapaknya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dua-duanya berutang. Utang terus membengkak imbas pembangunan infrastruktur. Rakyat terus dibebani dengan utang. Rakyatlah yang pada akhirnya yang harus ikut menanggung beban utang. Apanya yang perlu dibanggakan,” sindir eks Fungsionaris partai Golkar itu, Jumat (16/9/2022).
Ariady juga menegaskan, pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur merupakan amanat konstitusi yang mesti dijalankan oleh siapapun.
“Mau rezim SBY atau Jokowi memang mesti menjalankan itu. Hanya saja model pembangunannya apakah berefek positif terhadap rakyat atau justru hanya menambah beban rakyat saja. Pembangunan jika merujuk pada lagu Indonesia Raya kan jelas, bangun jiwa bangsanya dulu baru lainnya,” tandasnya.
Yang jelas, kata Ariady, pembangunan infrastruktur yang dilakukan kedua rezim terlebih rezim pemerintahan Jokowi masih belum mampu menghadirkan keadilan sosial.
“Sebagaimana amanat Pancasila yang tertuang dalam pasal 5. Jangan membanggakan sesuatu yang di ujung sana rakyat tengah menderita dan berjibaku dengan beragam persoalan hidup,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan rezim pemerintahan Jokowi justru meninggalkan beban utang yang cukup besar.
“Harusnya ini jadi cermin bahwa pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan rezim Jokowi hanya akan jadi beban jangka panjang rakyat. Dua periode Jokowi berkuasa, infrastruktur yang dibangunnya belum berkontribusi signifikan terhadap kepentingan bangsa dan negara. Buktinya, kalau memang berefek positif kenapa harga-harga kebutuhan pokok rakyat tidak stabil. Bukankah infrastruktur dibuat untuk pecahkan persoalan itu?,” pungkas dia.
Laporan: Tim Kedai Pena
