KedaiPena.Com – Presiden Jokowi mewariskan pemerintahan di masa yang sulit kepada Prabowo Subianto. Hal ini diperparah dengan ekonomi yang sangat sulit.
Ada empat krisis yang akan dihadapi yaitu krisis fiskal, krisis industri, krisis lapangan kerja dan krisis rupiah. Hal ini merupakan hal yang paling krusial tetapi sering diabaikan.
Hal ini disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin pada diskusi publik dengan tema “Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar”.
Diskusi ini diadakan secara hybrid melalui zoom meeting dan bertempat di ruang Granada, Universitas Paramadina Jakarta pada Kamis (11/7/2024).
Dia menambahkan, data dari Oxford University mencatat mengenai jumlah menteri di tiap negara. Effective governance ada kaitannya dengan jumlah menteri yang dimiliki tiap negara, makin banyaknya menteri makin tidak efektif pemerintahan tersebut.
“Indonesia menempati 10% terbanyak jumlah menteri dalam pemerintahan,” kata dia.
Ia mengusulkan Menko untuk mengurusi urusan tertentu dan memiliki pekerjaan rutin yang memiliki tupoksi dibawahnya.
“Usulan nomenklatur kabinet yang inti adalah urusan manusia; urusan kawasan dan infrastruktur; urusan ekonomi; serta urusan hukum dan politik,” papar Wijayanto.
Wijayanto menyarankan agar kabinet diisi oleh sosok yang memiliki kredibilitas dan integritas, guna meminimalisir unsur nepotisme dalam pemilihan menteri, menggunakan pola semi matrix dengan menggantikan pendekatan sektoral yang menimbulkan silo dan koordinasi yang buruk, meminimal perubahan jumlah kementerian yang drastis.
“Idealnya 30-34 menteri dengan orientasi pada efektivitas dan efisiensi, unsur partai dan non-partai tidak terlalu berpengaruh tetapi perlu diantisipasi fakta bahwa sosok partai lebih rentan terlibat dalam korupsi, serta pembentukan badan penerimaan negara, perlu dilakukan secara terencana dan hati-hati idealnya direalisasikan pada pertengahan masa jabatan,” katanya menutup keterangan.
Laporan: Muhammad Hafidh
