KedaiPena.Com –Â Indonesia saat ini telah masuk pada sistem demokrasi kriminal. Hal ini lantaran banyaknya kepala daerah saat ini yang menjadi ‘pesakitan’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Demikian dikatakan akademisi Universitas Al Azhar Ujang Komarudin dalam perbincangan dengan KedaiPena.Com, Selasa (6/2/2018).
Diketahui, baru-baru ini dua kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu seminggu oleh KPK. Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko resmi menjadi ‘pesakitan’ di KPK.
KPK sendiri menetapkan Nyono sebagai tersangka dalam kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang. Sedangkan, Zumi Zola di tangkap oleh KPK karena melakukan korupsi sebesar Rp 6 miliar dalam proyek-proyek di Jambi.
“Mengutip istilah Juan J. Linz, demokrasi kaum penjahat. Jadi demokrasi kita mengarah dan dikuasai kaum penjahat,” ujar Direktur Indonesia Political Review (IPR) ini.
Dengan kondisi demikian, Ujang menilai, perlu dilakukannya perbaikan sistem politik dan pemilu. Saat ini sistem politik kita berbiaya sangat mahal.
“Demokrasi kita mengharuskan para kepala daerah untuk menyiapkan ongkos politik yang besar untuk kampanye. Karena tingginya biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah. Tidak heran jika sudah terpilih menggarong uang negara,” jelas Ujang.
Akademisi ini mengakui, naiknya anggaran dana parpol saat juga tidak akan bisa memperbaiki sistem dan kultur demokrasi kita saat ini. Demokrasi Indonesia sudah terlanjur bobrok dan kriminal.
“Ini persoalan moralitas. Berapapun dana parpol dinaikan jika moralitas pejabatnya rusak, maka negara ini akan rusak,” tandas Ujang.
Laporan: Muhammad Hafidh
