KedaiPena.com – Menyikapi kondisi sulit yang harus dihadapi oleh para buruh dan masyarakat secara umum, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan melakukan aksi May Day dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan melakukan dua kegiatan dalam menyambut Hari Buruh Internasional.
“Pada tanggal 1 Mei, Partai Buruh dan organisasi-organisaso buruh lainnya akan menyelenggarakan aksi May Day di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan di Bundaran HI. Perkiraan jumlah massa aksi sekitar 300 orang,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/4/2022).
Ia menyatakan dalam aksi di depan kantor KPU, akan diajukan dua tuntutan. Yaitu pertama, pemilu 2024 harus jujur dan adil (jurdil), baik polres dan pileg maupun pilkada.
“Tuntutan kedua adalah pemilu Indonesia harus menolak politik uang dan membuat mekanisme tegas untuk pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan terpilihnya orang-orang yang tepat untuk duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat publik,” ucapnya.
Sementara untuk aksi di Bundaran HI, ia menyatakan juga akan diajukan dua isu. Yang pertama adalah turunkan harga bahan pokok, yang salah satunya adalah harga minyak goreng yang baik curah maupun kemasan masih melambung tinggi.
“Dan kami juga menuntut agar Menteri Perdagangan dicopot atas ketidakmampuannya dalam mengatur sumber daya internal dari kementerian yang dipimpinnya,” ucapnya lagi.
Serta perlu dilakukan pengusutan tuntas atas kasus ini hingga kartel minyak goreng dapat diusut secara tuntas.
“Sejak awal, Partai Buruh sudah menyampaikan agar pemerintah tidak tunduk pada mafia minyak goreng. Ketakutan kami ini terbukti dengan penetapan pejabat tinggi di bawah menteri sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung,” kata Said Iqbal dengan tegas.
Ia juga menyatakan Kejaksaan Agung dan KPK juga harus memeriksa dirjen lainnya dalam Kementerian Perdagangan untuk memastikan tindak serupa dapat dibersihkan hingga akarnya.
“Selain itu kami juga akan meminta subsidi pada minyak goreng kemasan, bukan minyak goreng curah. Karena minyak goreng curah tersebut melanggar UU Konsumen dengan tidak adanya tampilan kandungan pada proses penjualannya,” ujarnya.
Said Iqbal menyatakan bahwa paska menyampaikan tuntutan di Bundaran HI, tak tertutup kemungkinan aksi akan mengarah ke Kementerian Perdagangan.
“Tuntutan kedua di Bundaran HI adalah tolak omnibus law. Karena, sepertinya DPR mulai main-main lagi. Akal-akalan hukum. Jika omnibus law diterapkan kembali tanpa adanya perubahan pasal yang selama ini bermasalah, kami akan kembali menggelar mogok nasional selama tiga hari,” ujarnya lagi.
Said Iqbal menyatakan telah memberikan surat pemberitahuan aksi ini kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
“Kami akan meminta pada Menteri Perekonomian untuk tidak membuat gaduh untuk kali kedua. Setelah sebelumnya perpanjangan masa jabatan presiden, jangan membuat gaduh terkait Omnibus Law,” pungkasnya.
Laporan: Hera Irawan