KedaiPena.Com- Airin Rachmi Diany resmi diusung oleh PDIP dalam Pilgub Banten 2024. Airin dipasangkan oleh Ketua DPD PDIP Banten yakni Ade Sumardi akan berhadapan dengan koalisi besar KIM Plus yang mengusung Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah.
Langkah Airin dengan bergabung di PDIP dalam kontestasi Pilgub Banten 2024 menimbulkan sejumlah tanda tanya. Salah satu yang menjadi pertanyaan besar ialah soal kemungkinan Partai Golkar bermain dua kaki di Pilgub Banten 2024.
Menanggapi hal itu, Pengamat politik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin memandang upaya Partai Golkar untuk bermain dua kaki di Pilgub Banten 2024 nampaknya sulit terjadi.
“Tidak sejauh itu sampai bermain 2 kaki ya menurut saya dengan arahan Bu Mega kemarin nampaknya Airin berpeluang pindah partai ke PDIP,” tegas Alvin, Selasa,(27/8/2024).
Alvin mengamini, alasan PDIP mengusung Airin lantaran didasari potensi besar yang dimiliki Wali Kota Tangsel dua periode ini.
Alvin meyakini, alasan PDIP mengusung Airin dan Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024 murni reputasi dan pengalaman politiknya di Banten.
“PDIP ingin memperluas pengaruhnya di Banten, provinsi yang strategis secara politik dengan mengusung kandidat yang memiliki basis dukungan lokal yang kuat,” tegas Alvin.
Alvin melanjutkan, PDIP mungkin melihat sosok Airin sebagai bagian strategi jangka panjang untuk memperkuat pengaruh di wilayah yang sebelumnya bukan basis utama seperti Banten.
“Bagi Ibu Airin, ini adalah ujian apakah dia bisa membangun dukungan baru di bawah bendera PDIP dan tetap relevan di panggung politik Banten,” pungkas Alvin.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, dia menghormati pilihan Airin yang maju Pilkada Banten 2024 dari PDIP.
Kami hargai keputusan politik itu,” ujar Bahil usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, (26/8/2024).
Menurut dia, langkah yang diambil Airin merupakan suatu dinamika yang terjadi di internal partai beringin tersebut. Dia menambahkan, tidak ada warga negara yang boleh dibatasi hak politiknya.
“Kami enggak boleh membatasi hak politik setiap warga negara,” kata Bahlil.
Laporan: Muhammad Rafik
