KedaiPena.Com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak menjadikan kepentingan nasional (nasional interest) sebagai agenda utama dalam menjalankan roda Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.Â
Dalam konteks ini bisa dipastikan Ahok berada di luar arus utama pemikiran yang dirintis oleh Bung Karno dan para Bapak pendiri bangsa lainnya.Â
“Ahok tampaknya rabun tentang apa itu kepentingan nasional, dan apa yang harus diperbuat oleh Pemprov DKI Jakarta dalam konteks agenda-agenda kepentingan nasional itu,” kata ‎Nanang Djamaluddin dari Kiat 98 dalam keterangannya kepada KedaiPena.Com, ditulis Selsa (30/8)‎.Â
Kiat 98 sendiri merupakan bagian dari aliansi rakyat majemuk dan bersifat terbuka, bernama GERAK’S INDONESIA (Gerakan Rebut Jakarta Selamatkan Indonesia).
Â
Di antara yang terhimpun dalam GERAK’S INDONESIA ini adalah para aktivis mahasiswa, komunitas-komunitas warga Jakarta korban penggusuran, para intelektual, tokoh  masyarakat tingkat RT/RW, komunitas nelayan, aktivis kepemudaan, aktivis perempuan.
Selain itu, juga bergabung dalam koalisi ini, kaum profesional, penggiat koperasi dan UMKM, aktivis buruh, praktisi hukum, seniman jalanan, para korban kebijakan sesat dan arogan Gubernur DKI Jakarta, dan lain-lain.‎‎
Â
Ahok terlihat lebih paham tentang apa itu kepentingan kaum modal dan apa yang harus dilakukan untuk mengamankannya. Buktinya, dia lebih suka main gusur semena-mena terhadap rakyat kecil, yang mana hal itu amat seirama dengan keinginan kaum modal yang lapar tanah dan lapar uang.Â
“Buktinya, Ahok seenaknya saja memberikan izin reklamasi yang merugikan para nelayan, yang cuma menguntungkan para kaum modal besar, serta merusak lingkungan,” tegas dia.
(Prw)