KedaiPena.com – Pekan lalu, Forum Ketua RT/RW di Jakarta mengumpulkan tiga juta KTP warga sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di ibukota.
Mendengar informasi itu, Ahok kemudian melarang ketua RT/RW DKI berpolitik, karena menerima gaji dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pendapat tersebut, menurut Ketua Umum Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), Wignyo Prasetyo, terkesan arogan.
“Jika disebut gaji, enggak benar. Apakah ada kontrak kerja? Upah juga demikian,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada KedaiPena.Com, di Jakarta, Ahad (7/8).
Bagi Wignyo, pernyataan Ahok yang meminta pengurus RT/RW mundur bila berpolitik, juga dianggap sebagai pengabaian partisipasi warga negara terhadap hak politiknya.
Apalagi, Forum RT/RW bertujuan memperjuangkan hak-hak politik dan cara menentukan nasib para RT dan RW. Hal ini pun dijamin dalam konstitusi.
“Memang kinerja, watak Ahok, bukan pemimpin. Melainkan arogan ketika berkuasa, menggusur, lebih pro kepada pengusaha kotor ketimbang rakyat miskin,” ketusnya.
Wignyo justru melihat, statement tersebut dilontarkan karena Ahok takut kalah pada Pilkada DKI 2017 mendatang.
Pimpinan salah satu kelompok relawan Presiden Jokowi itu lantas mendukung sikap Forum RT/RW se-DKI melanjutkan perjuangannya mengumpulkan KTP warga sebagai bukti Warga ibukota menolak dipimpin Ahok kembali.
(prw/tah)
