KedaiPena.Com – Belum lagi selesai kasus Surat Al Maidah yang mengundang reaksi umat Islam, Gubernur DKI Jakarta kembali mengundang kontroversi. Saat menghadiri acara ulang tahun politisi senior PDIP, Sabam Sirait, Sabtu (15/10), Ahok lagi-lagi keseleo lidah dalam menafsirkan Pancasila. Ahok mengatakan, bahwa Indonesia utuh apabila minoritas sudah menjadi presiden.
Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo) Edwin Henawan Soekowati mengatakan, hal ini adalah penafsiran yang keliru dan sangat berbahaya. Karena statemen Ahok ini sama saja menilai kalau Pancasila walau dipimpin oleh mayoritas dan berhasil, tapi minoritas belum jadi Presiden, maka Pancasila belum sempurna.
Mantan anggota MPR/DPR Fraksi PDI periode 1987-1992 menambahkan, hendaknya parpol pengusung segera mengambil langkah-langkah agar Ahok tidak lagi melontarkan statemen berbau SARA dan juga menafsirkan Pancasila sesuai kehendaknya sendiri. Sebab, hal ini bisa menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.
“Sebenarnya sangat tidak relevan mempertentangkan soal SARA di Indonesia ini, Sebab Indonesia ini sebenarnya dibangun atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan. Di atas negara kepulauan dalam bingkai NKRI,” terang mantan anggota KPU untuk Pemilu 1999 ini.
Apalagi kalau ada penafsiran-penafsiran yang keliru maupun kepentingan agama-agama dan suku-suku yang lainnya.
“Kita harus selalu ingat dengan kalimat agama mu, agama mu dan agama ku adalah agama ku, dan tidak ada dominasi mayoritas dan tirani minoritas, di Indonesia yang mayoritas saja toleran maka yang minoritas juga harus lebih toleran. Mari kita saling menghargai satu sama lainnya guna menjaga NKRI,” harap Edwin.
Di bagian lain Edwin mengingatkan, bahwa sesungguhnya dalam pemilihan kepala daerah di Tanah Air sudah tidak ada lagi dikotomi yang berbau SARA.
“Karena ada sebagai contoh beberapa kepala daerah yang beragama Kristen/Katolik, etnis tertentu pun bisa menjadi walikota/bupati dan gubernur di daerah yang mayoritasnya beragama Islam. Contohnya, Walikota Solo FX Rudi, mantan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan banyak lagi lainnya,” terang Edwin.
“Ini menjadi tugas utama para para pimpinan parpol pengusung agar Ahok tidak lagi berbicara yang menyinggung masalah suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA, yang berpotensi memecah belah NKRI,” tandas dia.
(Prw)
