KedaiPena.Com – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi menegaskan, anggapan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai sosok yang bisa memberantas mafia di perusahaan-perusahaan BUMN, bila menjadi pimpinan, sama sekali tidak benar.
Menurut dia, itu hanya gambaran yang diberikan para pendukung Ahok, namun publik mempunyai pandangan lain, khususnya mengenai kontroversi dan kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok.
“Banyak kasus korupsi yang (diduga) melibatkan Ahok kan tidak dieksekusi di KPK, tidak dieksekusi di Kejaksaan atau Kepolisian. Sehingga, kelihatan bahwa Ahok ini bersih hanya karena tangan-tangan hukum tidak menyentuhnya,” kata Adhie dalam sebuah diskusi di kawasan, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Mantan Juru Bicara presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini menilai, jika Ahok dianggap mempunyai kepemimpinan dan skill yang baik, tentu perusahaan seperti Agung Podomoro, Agung Sedayu, Sinarmas serta perusahaan-perusahaan lainnya, pasti akan merekrut Ahok.
“Jadi, kalau (Ahok) bagus pasti sudah di-hire oleh mereka. Jadi kalau soal mafia ini omong kosong karena buktinya reklamasi dia tahu soal itu,” paparnya.
Lagi pula, kata Adhie, sosok Ahok sedikit banyak masih dipandang negatif oleh masyarakat.
“Negatifnya adalah pemerintah akan mendapatkan distrust baru dari masyarakat, selama ini kan memang masyarakat kurang percaya kepada pemerintah, kemudian investor juga kurang berkenan artinya investasi sudah masuk dan yang ada malah keluar,” papar dia.
Sementara itu terpisah, mantan Anggota DPR Djoko Edhi Abdurrahman menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) tidak layak jadi pimpinan BUMN.
“Dia (Ahok) tidak punya feasibility study, kelayakan,” kata Djoko.
Ketika ditanya alasannya menyebut Ahok tidak layak masuk perusahaan plat merah, Djoko menjawab kriminal.
“Satu aja, dia itu sudah kriminal,” tegas dia.
Selain kriminal, Djoko berpendapat bahwa alasan lain di balik penolakan sejumlah pihak terhadap Ahok, masih sebatas isu.
“Yang lain-lain kan masih isu. Kalau kriminal kan enggak isu. Jadi secara hukum itu terukur semua,” ujar politisi Partai Berkarya itu.
Karenanya, lanjut Djoko, apabila ada pihak-pihak yang menyebut Ahok tidak melanggar hukum jika menjadi pimpinan BUMN, maka orang-orang itu kurang paham soal hukum.
“Suruh orang-orang itu belajar hukum, enggak ngerti hukum kok ngomong aja gitu, suruh mereka kuliah hukum, bilang ke mereka, kata Pak Djoko moncong ente kagak benar,” tegasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
