KedaiPena.Com – Tokoh Nasional menjelaskan istilah ‘kelas glodok’ yang dia pakai untuk menyindir kinerja eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Menurut Rizal, istilah itu merupakan ‘pameo’ untuk bercanda. Dan bukan untuk menghina para pedagang yang berada di kawasan Pecinan Glodok.
“Di Glodok banyak yang bagus-bagus, hebat-hebat, ulet. Tapi dalam transaksi bisnisnya, biasanya saling percaya, cukup tanda tangan sedikit, sudah oke semua,” jelas Rizal di Jakarta, ditulis Kamis (21/11/2019).
Nah, dalam perusahaan skala besar, sambung Rizal, semacam BUMN dan perusahaan berskala internasional, hal seperti itu tidak bisa dilakukan.
“Tidak bisa dengan secarik kertas saja. Harus ikutin prosedur, peraturan ‘governance‘. Karena kalau tidak, akan bermasalah dengan hukum,” jelas eks Tim Panel Ekonomi PBB ini.
Ahok, lanjut dia, masih banyak terkait kasus hukum. Sebut saja soal kasus Sumber Waras, pembelian bus rongsok, beli tanah sendiri di Cengkareng dan sebagainya.
Lanjut Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, Ahok saat menjadi Gubernur DKI membawahi 30 BUMD. Awalnya, dia menyebut banyak BUMD jelek, kacau manajemen dan tidak bagus.
Lalu, Ahok mengganti manajemen dengan 30 orang anak-anak muda. Sayang, setelah beberapa tahun tidak berubah. Tak ada perbaikan kinerja.
“Kalau dia punya pengalaman eksekutif, pasti setelah melakukan perubahan ada perbaikan,” ujar Rizal.
Contoh lain, saat sidang kabinet ketika keduanya membahas pembangunan ‘Light Rapid Transportation‘ (LRT). Kala itu Rizal menjadi Menko Maritim. Ahok saat itu mengusulkan LRT pakai rel lebar, padahal di dalam kota, cukup pakai rel yang sempit.
“Sekarang terbukti, LRT bermasalah. Karena untuk menikung perlu rel yang sempit, depo harus dibangun sendiri, 25 hektar tanahnya, dan sampai saat ini belum dapat lahan. Biaya LRT melonjak mahal akhirnya akan memperbesar kerugian,” beber RR, sapaannya.
Ini yang semakin menunjukkan Ahok cuma jago drama. Sementara kemampuan korporasinya mengecewakan.
“Sayang kalau Pertamina hanya dijadikan percobaan (dengan menjadikan Ahok sebagai direksi atau komisaris),” Rizal menambahkan.
“Tentu pendukung Ahok yang militan, doyan dia (Ahok) maki-maki pejabat DKI. Memang banyak pejabat yang brengsek, tapi apa selama ini perbaikan signifikan? Tidak ada,” tandas dia.
Ahok sebelumnya dikabarkan bakal menempati salah satu kursi strategis di perusahaan BUMN. Dugaan itu diperkuat setelah ia menyambangi kantor Kementerian BUMN untuk berjumpa dengan Menteri Erick Thohir pada pekan lalu.
Ahok disinyalir bakal menjadi calon kuat Komisaris Utama Pertamina. Dua sumber di internal Kementerian BUMN menyatakan bahwa Presien Joko Widodo sendirilah yang meminta Ahok menjabat sebagai bos BUMN.
“Permintaan itu dari Presiden, bukan Erick yang mengusulkan ke Istana,” tutur sumber.
Laporan: Muhammad Lutfi
