KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta agar pemerintah dapat menjelaskan secara detail soal program kartu pra kerja yang dipersiapkan guna membantu masyarakat terdampak ekonominya karena Corona atau Covid-19 kepada publik.
“Saya meminta pemerintah segera mengumumkan lembaga-lembaga pelatihan yang akan menjadi mitra dalam melaksanakan program kartu prakerja. Pasalnya, saat ini para calon peserta telah melakukan proses pendaftaran. Dalam waktu dekat mereka akan memilih lembaga-lembaga pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu, (19/4/2020).
Saleh melanjutkan para peserta yang terpilih untuk mengikuti pelatihan ini tentu ingin mengetahui profil masing-masing lembaga pelatihan sebab dari situ mereka akan menentukan pilihan.
“Jangan sampai, lembaga pelatihan yang mereka pilih ternyata tidak sesuai ada yang sesuai dengan minat dan bakatnya,” tutur Saleh.
Selain itu, kata Saleh, pemerintah juga perlu memaparkan secara lebih detail apa saja yang akan diajarkan oleh lembaga-lembaga pelatihan tersebut.
Pasalnya, kata Saleh, disinyalir bahwa pelatihan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di media-media sosial.
“Kalau pelatihan yang dimaksud sama seperti itu, tentu tidak perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan. Sebab, pelatihan lewat media sosial sudah sangat banyak. Rata-rata, pelatihan tersebut dibuka dan diberikan secara gratis,” tegas politikus PAN ini.
Permintaan tersebut, lanjut Saleh, ditujukan lantaran menjamurnya program pelatihan gratis yang sejenis dengan kartu pra kerja.
“Lihat saja di Youtube, di FB, di video, dan media-media sosial lain. Ada banyak pelatihan gratis. Misalnya, pelatihan berternak kambing, ayam, udang, ikan, dan lain-lain. Ada juga pelatihan bertanam palawija seperti cabai, bayam, jagung, wotel, mentimun, dan lain-lain. Bahkan banyak juga pelatihan dan panduan bisnis online yang dapat diikuti secara gratis,” tegas Saleh.
Selain itu, tegas Saleh, pemerintah dapat menjelaskan langkah yang akan dilakukan oleh peserta pelatihan setelah mereka selesai mengikuti program tersebut.
“Apakah sudah ada perusahaan yang siap menampung mereka bekerja, atau paling tidak magang? Apakah ada skema pemberian modal kepada mereka jika nanti ada rencana untuk membuka usaha sendiri,” beber Saleh.
Jangan sampai, imbuh Saleh, program kartu pra kerja tersebut sia-sia lantaran sebelum ikut program mereka menganggur selepas itu masih bernasib sama.
“Itu artinya mereka menganggur dua kali. Mereka hanya dapat insentif pelatihan saja. Kalau begitu modelnya, kartu prakerja ini persis sama dengan bantuan-bantuan sosial lainnya,” tandas Saleh.
Laporan: Muhammad Hafidh