KedaiPena.Com – Rencana pemerintah Indonesia untuk membuka kembali pariwisata Bali bagi wisatawan asing pada Oktober 2021 diharapkan tetap memikirkan kesehatan dari pada masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Komisi X DPR RI, Bramantyo Suwondo saat merespon langkah pemerintah guna memulihkan kembali pariwisata Bali yang terdampak Covid-19.
“Wacana pembukaan wisata Bali untuk WNA ini baik untuk memulihkan perekonomian Bali yang berbasis pariwisata akan tetapi pembukaan tempat- tempat wisata di Bali ini juga harus memikirkan kesehatan dari masyarakat yang ada di Bali juga,” kata Bram sapaanya, Senin, (20/9/2021).
Bram berharap, agar sebelum pariwisata Bali dibuka proses vaksinasi sedianya harus sudah merata. Tidak hanya itu, protokol kesehatan juga harus disiplin diterapkan.
“Agar pembukaan perekonomian berbasis wisata ini tidak memunculkan klaster Covid-19,” tegas Bram.
Bram menekankan, agar pemerintah harus juga tetap mewaspadai kemungkinan-kemungkinan adanya varian covid baru yang datang dari luar negeri ke dalam negeri.
“Pemerintah harus betul-betul memperhatikan keluar masuknya WNA ke Indonesia, jangan sampai kejadian seperti varian delta yang hadir di Indonesia terjadi kembali. Tentunya kita ingin pandemi Covid-19 ini cepat terkontrol dan kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” tegas Bram.
Bram berpesan, pemerintah jugaharus bisa mengikuti perkembangan terbaru mengenai pandemi Covid-19 yang berkembang di dunia. Hal ini agar pemerintah bisa mengantisipasi apabila ada perkembangan varian baru yang memungkinkan lebih cepat menular dan lebih mematikan.
“Bilamana ada varian terbaru, tentunya pemerintah harus benar-benar bisa menscreening perjalanan seorang WNA apakah berasal dari tempat yg memiliki varian baru agar varian baru tidak masuk ke dalam negeri kita yang tercinta,” tutur Bram.
Selanjutnya, tegas Bram, peraturan mengenai WNA yang boleh traveling ke Indonesia harus sudah memiliki bukti bahwa sudah tervaksin dengan vaksin yang diakui oleh WHO. Cara ini, merupakan salah satu langkah juga yang bisa ditetapkan oleh pemerintah.
“Agar rencana pembukaan tempat wisata di Bali tidak menjadi kluster terbaru,” tandas Bram.
Laporan: Muhammad Hafidh
