KedaiPena.Com – Pengurusan berbagai administrasi pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dinilai terlalu rumit.
Demikian dikatakan anggota komisi II DPR RI, Amirul Tamin dalam diskusi ‘Implementasi undang-undang desa’ yang diadakan oleh fraksi PPP di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/7).
“Jadi memang masalahnya ada pada SDM (Sumber Daya Masyarakat-red). Bayangkan, masyarakat desa yang tidak pernah menangani hal tersebut (administrasi berbelit) langsung turun dengan urusan administrasi yang berbelit-belit,” kata Amirul.
Ia mencontohkan, dimana sejumlah daerah di pulau Jawa tak mempertanggungjawabkan anggaran ADD dikarenakan kesemrawutan sistem administrasi.
“Masyarakat desa di Jawa itu mungkin lebih sering menerima anggaran yang lebih besar daripada alokasi anggaran desa. Maka dari itu mereka tidak terlalu mempertanggungjawabkan anggaran tersebut, karena rumitnya administrasi,” terangnya.
Politisi partai Ka’abahPPP pun menyarankan, pemerintah diharapkan segera memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa, agar pengelolaan administrasi ADD yang menyerap anggaran triliunan rupiah itu dapat berjalan dengan baik.
“Harus diawali dengan pelatihan-pelatihan. Tetapi, pelatihannya jangan terlalu banyak dalam ruangan, karena akan lebih baik diajak study tour ke desa-desa yang sudah maju untuk dijadikan contoh,” tutupnya.
(Apit/ Dom)
