KedaiPena.Com – Koordinator Investigasi Center Of Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyangkan, tindakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto beserta Ketua MPR Zulkifli Hasan yang meminta agar KPK tidak menindak Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama pilkada berlangsung.
“Semangat KPK dalam memberantas segala bentuk tindakan korupsi seolah tidak didukung oleh pemerintah pusat. Ada yang tidak beres dengan cara berpikir para pejabat ini,” ujar dia dalam keterangan kepada KedaiPena.Com, Selasa (13/3/2018).
Padahal, lanjut Jajang begitu ia dipanggil, KPK adalah lembaga yang independen dan merdeka dari intervensi atau tekanan-tekanan apapun dan dari pihak siapapun juga. Oleh sebab itu, Center for Budget Analysis (CBA) mendukung KPK agar tetap pada tupoksinya dalam melaksanakan prinsip-prinsip “equality before the lawâ€.
“Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945. Semua orang sama di depan hukum termasuk para calon kepala daerah yang terbukti melakukan tindakan Korupsi wajib mempertanggungjawabkan perbuataannya,” beber dia.
Tidak hanya itu, lanjut Jajang, Menkopolhukam dan Ketua MPR seharusnya ikut khawatir, melihat fakta banyaknya calon kepala daerah begitu berani melakukan tindakan korupsi demi merebut kekuasaan.
“Pejabat-pejabat model seperti ini seharusnya diberikan sanksi hukum dan moral seberat-beratnya, bukan malah dibela,” jelas dia.
Dengan demikian, Jajang menyarankan, agar Wiranto dan Zulkifli Hasan belajar banyak dari pejabat di Denmark, yang menjadikan zemangat antikorupsi sebagai hal yang ‘mainstream’ di mana tidak ada toleransi sama sekali terhadap segala bentuk tindakan korup.
“Bukan malah khawatir bahkan takut serta curiga dengan lembaga yang lagi fokus memberantas korupsi,” tandas Jajang.
Laporan: Muhammad Hafidh
