KedaiPena.Com – Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menduga ada skenario besar di balik panasnya perdebatan ambang batas pencapresan (presidential threshold) di DPR.
Kata dia, tak semestinya parlemen membicarakan presidential threshold setelah diputuskannya pemilu serentak.

 Demikian dikatakan Salang di kantornya, Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).
“Kelihatannya memang DPR lebih mendahulukan UU Pilpres,” kata dia. “Tapi yang hangat dibicarakan justru soal presiden threshold-nya. Padahal, menurut kita itu sudah tidak relevan karena sudah diputuskan pemilu serentak,” lanjut Salang.
Menurutnya, partai kecil yang menolak 20 persen presidential threshold tengah berkompromi dengan partai besar untuk menurunkan ambang batas perolehan suara parlemen. Sebab, parliamentary threshold menjadi ancaman bagi partai-partai kecil.
“Ini partai menengah punya kepentingan agar parliamentary threshold jangan dinaikkan, nanti terjadi kompromi. Partai menengah menyetujui 20 persen, tapi untuk parlemennya jangan naik dari 3,5 persen,” tuturnya.
Sebastian menambahkan, dengan dihilangkannya presidential threshold bukan berarti PDI Perjuangan dan Golkar ketar-ketir lantaran dapat memunculkan calon presiden dari seluruh partai peserta pemilu.
“Ini perdebatan miskin, seolah-olah partai besar takut. Padahal, kekuatiran itu tidak perlu menjadi alasan bagi partai besar,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa
