Kedaipena.com – Menyikapi kerjasama strategis antara Indonesia dengan pemerintah Tiongkok, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyatakan perlu dilakukan beberapa hal untuk menghindari potensi kerugian yang mungkin saja terjadi.
“Belajar dari KCJB (red: Kereta api Cepat Jakarta Bandung) dan tambang nikel, ada beberapa hal yang saya rekomendasikan,” kata Achmad Nur, Rabu (2/8/2023).
Pertama, menurutnya, untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian proyek, Indonesia harus lebih hati-hati dalam bernegosiasi dan mengawasi kesepakatan proyek dengan China.
“Memastikan transfer pengetahuan dan teknologi serta melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal dapat meningkatkan manfaat bagi Indonesia. Pastikan dokumen perjanjian kerjasama yang dibuat, dipelajari dan dikuasai baik-baik dengan memastikan terjaminnya kepentingan negara,” ungkapnya.
Yang kedua, kata Achmad Nur adalah dalam perjanjian perdagangan, Indonesia harus bersikeras pada kesepakatan yang lebih adil dan menguntungkan. Pengaturan upah yang lebih merata antara tenaga kerja lokal dan TKA China harus diutamakan untuk menghindari diskriminasi dan ketidakadilan.
“Ketiga, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada China, Indonesia harus berupaya lebih aktif dalam mendiversifikasi mitra dagang dan investasinya. Memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain akan memberikan fleksibilitas dan ketahanan ekonomi yang lebih besar,” ungkapnya lagi.
Ia menyatakan kesepakatan ekonomi dengan China menawarkan peluang besar bagi Indonesia, namun jika tidak selektif dalam pembuatan kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen kerjasama akan berimplikasi kepada kerugian yang signifikan sementara negara sudah terikat oleh kesepakatan yang menyandera Indonesia dalam melakukan tindakan perbaikan.
“Dengan memperhatikan ketat potensi kerugian yang telah diuraikan dan mengambil langkah-langkah proaktif, Indonesia dapat mengoptimalkan kerja sama dengan China dan melindungi kepentingan negara dalam jangka panjang. Sudah saatnya Indonesia memperkuat sektor domestik, meningkatkan transparansi dalam proyek-proyek infrastruktur, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada negara lain adalah langkah penting dalam menghadapi potensi risiko ekonomi yang berbahaya,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
