KedaiPena.Com-Partai Demokrat menepis anggapan jika sejumlah kebijakan kontroversial di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi beban bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap mengaku kurang setuju apabila kebijakan yang dianggap kontroversial di era Jokowi akan menjadi beban di pemerintahan Prabowo periode 2024-2029.
“Engga jugalah,” kata Yan sapaanya saat berbincang di Jakarta, Rabu,(5/6/2024).
Yan memandang, jika sejumlah kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversi di era Presiden Jokowi sudah dikaji secara matang. Jikapun dianggap kurang tepat, kata Yan, akan dapat direvisi.
“Kebijakan tersebut sudah dikaji
dengan matang. Jika ada yang dianggap kurang tepat, tentu bisa saja direvisi. Toh, UUD 45 saja bisa direvisi kok,” ujar Yan.
Yan mencontohkan, seperti program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Yan, Undang-Undang (UU) Tapera telah disahkan pada rapat Paripurna di DPR RI tahun 2016 lalu.
“Namun pada pelaksanaannya masih diperlukan aturan kelengkapan turunan yang mengatur secara teknis,” beber Yan.
Yan menegaskan, bahwa program Tapera mengemuka sebagai solusi pemberdayaan perumahan bagi masyarakat terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
“Dengan dasar hukum yang kuat serta berbagai kelebihan yang ditawarkan.Tujuannya jelas untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau,” beber Yan.
Yan melanjutkan, masyarakat perlu mengetahui bahwa Tapera yang diatur oleh pemerintah, memiliki dasar hukum yang kuat seperti UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
“Lalu UU No. 4/2016 tentang Tapera, dan PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera,” beber Yan.
Yan menekankan, bahwa program Tapera ini memiliki asas pengelolaan kuat, mencakup kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian.
“Lalu keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat,” tegas Yan.
Yan juga tak setuju apabila program kontroversial seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan menjadi beban pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Pasalnya kebijakan itu telah dibatalkan.
Dengan demikian, Yan menyebut, pihak yang menganggap kebijakan kontroversi era Presiden Jokowi sebagai beban Prabowo tak memahami aturan-aturan tersebut.
“Mungkin mereka belum memahami kebijakannya lebih dalam,” pungkas Yan.
Sebelumnya, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menyoroti serangkaian kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disisa masa jabatannya.
Yanuar membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi disisa masa jabatannya.
“Naiknya UKT di berbagai kampus negeri, rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atas bahan pokok/sembako hingga rumah bersalin, pemberlakukan Tapera, pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas hingga mundurnya kepala dan wakil kepala OIKN. Entah, berikutnya apalagi kebijakan yang direncanakan pemerintah,” kata Yanuar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa,(4/6/2024).
Yanuar mengungkapkan, hampir semua kebijakan dan kejadian kontroversi disisa masa jabatan Presiden Jokowi menjadi beban bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
Terlebih lagi, lanjut Yanuar, beberapa kebijakan kontroversi disisa masa jabatan Presiden Jokowi bersentuhan langsung dengan golongan masyarakat menengah ke bawah.
Laporan: Muhammad Lutfi
