KedaiPena.Com – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai, ada upaya eksploitasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berserta dengan pemerintah Malaysia.
“Mengapa demikian? Karena ada biaya (pemulangan). Sementara ‘unprosedural’ tidak ditutup lobang-lobangnya oleh kedua belah negara,” beber Irma kepada KedaiPena.Com, Rabu (12/7).
Irma menjelaskan, gantungnya nasib kepulangan para TKI di Malaysia saat ini menjadi bukti pemerintah tidak memiliki upaya penangulangan TKI ilegal. Padahal tidak jelasnya nasib pahlawan devisa negara saat ini disebabkan oleh hal tersebut.
“Pemerintah harus bisa menutup lobang-lobang ‘unprosedural’. Pihak Malaysia juga harus menutup pintu-pintu ‘unprosedural’ yang sama, agar dapat betul-betul meminimumkan TKI ilegal,” beber Irma.
Tidak hanya itu, politikus Nasdem ini juga menyoroti, kegagalan pemerintah Indonesia dalam merenegosiasi beberapa kebijakan Pemerintah Malaysia yang sangat merugikan nasib para TKI.
“Harus ada ‘political will’ pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat ( TKI ) yang ada di dalam negeri ini. Karena, dibutuhkan komitmen agar penempatan dan perlindungan TKI harusbmudah dan murah. Sehingga pengangguran dapat diminimalisir,” pungkasnya
Sekedar Informasi, nasib TKI tanpa dokumen di Malaysia sedang cemas. Sebab, masa pendaftaran Enforcement Card (E-card) atau kartu sementara bagi pekerja asing yang tak berizin sudah berakhir pada akhir Juni 2017.
Berdasarkan catatan Migrant Care, jumlah TKI yang mendaftar hanya sekitar 22 ribu orang dari sekira 155 ribuan Pekerja Asing Tanpa Identitas (PATI). Adapun total buruh asing tanpa dokumen di Malaysia jumlahnya mencapai 600 ribu jiwa.
Di sisi lain, sedang diadakan program pulang sukarela yang ditujukan bagi PATI di Malaysia, sehingga bisa terbebas dari masalah. Sayangnya, tarif yang dikenakan RM1.300-RM1.500 (sekitar Rp4,5 jutaan) tidak sesuai yang dijanjikan RM400 (sekira Rp1,2 jutaan).
Laporan: Muhammad Hafidh
