KedaiPena.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memprihatinkan dan tidak bisa ditolerir lagi. Solusinya adalah kekuatan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban presiden.
“People power itu tidak dilarang,” kata Abraham dalam sebuah diskusi publik bertema Selamatkan Pemilu yang Demokratis, ditulis Kamis (18/1/2024).
Ia mengisahkan pertemuannya dengan Najib Razak di Malaysia, dimana saat itu Abraham Samad menanyakan bagaimana Malaysia bisa cepat maju, dimana pada tahun 1988 banyak mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Indonesia.
Mengutip Najib, Abraham Samad menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dikerjakan oleh bumi putera. Ada proteksi dari negara terhadap pribumi.
Atas previlage ini, lanjutnya, lantas PBB minta direvisi UU tersebut karena melanggar HAM, akan tetapi Najib bisa mempertahankan UU tersebut, karena untuk melindungi kelompok rentan, bukan proteksi. Kalau negara krisis, Najib Razak mengundang 50 orang terkaya untuk bantu memulihkan krisis.
“Hal ini berbeda jauh dengan Indonesia yang makin ketinggalan. Bahkan justru sekarang banyak mahasiswa Indonesia kuliah di Malaysia,” ungkapnya.
Ia menilai saat ini pengelolaan sumber daya alam dipegang oleh oligarki, dimana di situ tidak ada pribumi.
“Kita tidak bisa lagi mentolerir rezim sekarang. Kemiskinan bukan karena nasib akan tetapi karena pengelolaan SDA tidak adil,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
