KedaiPena.com – Unjuk rasa yang dilakukan oleh para pelaku wisata di Labuan Bajo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur dinilai oleh lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional sebagai bentuk reaksi naiknya harga tiket masuk Pulau Komodo.
Walhi menyatakan keputusan menaikkan harga tiket masuk Pulau Komodo akan merugikan masyarakat yang mayoritas sumber penghasilannya pada sektor pariwisata.
Dalam akun Twitter-nya, Walhi menyatakan masyarakat yang sebagian besar pelaku TNK (Taman Nasional Komodo) menilai bahwa rencana tersebut merupakan bentuk monopoli bisnis yang berdampak langsung pada mereka.
“Bahkan akan membunuh ekonomi pelaku wisata lokal seperti mereka yang bertumpu pada pariwisata,” cuit Walhi di @walhinasional, ditulis, Rabu (3/8/2022).
Hal senada diungkapkan Natalius Pigai. Ia menyatakan pemerintah pusat harus membuat keputusan bijak terkait pariwisata di Pulau Komodo, agar tidak menimbulkan konflik horizontal di NTT.
“Rakyat NTT punya Hak utk berpendapat. Ngr tidak perlu intervensi soal2 sipil dgn intimidasi aparat. Ngr mesti mengatur agar Rakyat Untung, Karyawan Untung, Pengusaha Untung,” cuitnya di @NataliusPigai2.
Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan mengapresiasi aspirasi pemangku kepentingan dan akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan masukan untuk koordinasi.
“Aspirasi yang disampaikan tentunya akan membuat upaya kami untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan kebijakan konservasi dan peningkatan ekonomi, beriringan dengan apa yang pernah disampaikan Presiden Jokowi untuk menjadi pertimbangan langkah ke depan,” kata Sandiaga dalam pernyataan resmi.
Ia berpesan agar polemik yang timbul sebagai buntut upaya pembatasan dan biaya kontribusi masuk TN Komodo tidak menimbulkan narasi negatif, yang berpotensi mengurangi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.
“Kami akan terus berkoordinasi dam setiap update akan kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masukan aspirasi pandangan dari pemangku kepentingan akan terus kami tampung,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
