KedaiPena.Com – Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) memberikan pandanganya di momentum peringatan 7 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia.
Presidium Komando Jakarta Selatan, Misbahul Anwar menyoroti perjalanan 7 tahun kepimpinan Jokowi. Ia mencatat, ada 6 keputusan penting terkait pancasila selama 7 tahun kepimpinan Jokowi.
“1 Juni 2015 dalam pidato memperingati hari Pancasila ternyatakan pernyataan
yang setiap tahun dirayatakan dalam memperingati hari Pancasila yaitu
Membumikan Pancasila,” kata Misbah dalam keterangan tertulis, Rabu, (20/10/2021).
Sementara pada tahun 2016, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 tahun 2016 Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai Hari Libur Nasional.
Ia menekankan, penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa.
“Pada tahun 2017. ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ merupakan slogan yang diciptakan untuk memeriahkan Pekan Pancasila 2017, yang diselenggarakan pada 29 Mei—4 Juni 2017,” imbuhnya.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan pada tahun 2018 Pembentukan BPIP melalui Peraturan Presiden (Peppres) Nomor 7 tahun 2018.
“Pada tahun 2019, pidato Presiden RI dalam Presidental Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila 3 Desember 2019,” jelasnya.
Terbaru, lanjut dia, pada tahun 2021, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat meningkatkan kerja sama mengaktualisasi Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Presidium Komando Wilayah Tangerang Selatan, Febriditya berharap, agar di tujuh tahun kepimpinan Jokowi pancasila tidak sekedar menjadi kata-kata.
“Pancasila bukanlah hanya kata-kata,” tegas Adit sapaanya.
Ia berharap, agar pancasila juga dapat terimplementasi sebagai hierarki tertinggi adalah kepastian untuk Pancasila sumber dari segala sumber hukum.
“Lalu bebaskan 5 Pejuang Pancasila Hierarki Tertinggi dari manipulasi busuk rekayasa bentrokan mahasiswa di UNPAM,” tutur Adit.
Ia mengingatkan, dalam rangkaian peristiwa dua periode Pemerintahan Jokowi 2014-2019 dan
2019-2024.
Selain itu, tegas dia, terdapat peristiwa ketetapan 7 rekomendasi MPR periode 2009-2014 kepada MPR periode 2014-2019.
“Salah satu bunyinya adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pancasila sumber dari segala sumber hukum,” ujar pria yang akrab disapa Adit.
Kemudian, kata Adit, hal itu pun kembali direkomendasikan melalui 7 rekomendasi MPR periode 2014-2019 kepada periode 2019-2024.
“Dimana salah satu perubahan bunyinya Penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sumber dari segala sumber hukum,” tandas dia.
Laporan: Sulistyawan
