KedaiPena.Com – Partai Buruh meminta tiga hal kepada rezim pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dalam peringatan 24 tahun reformasi yang jatuh tanggal 21 Mei 2022. Tepat, tanggal ini Presiden kedua RI yakni Soeharto lengser dari jabatannya dan menjadi pertanda peringatan hari reformasi.
“Kami sebagai kaum muda, mendesak pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, sebagai bentuk memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya,” tegas Ketua Bidang Pemuda Partai Buruh Muhammad Arira Fitra dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu,(21/5/2022).
Dalam kesempatan itu, Arira Fitra juga meminta pemerintah dapat mencabut Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang Inkonstitusional.
“Lalu berikan Jaminan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan dan Tempat Tinggal Yang Layak bagi kaum muda dan rakyat Indonesia,” ungkap dia.
Ia mengakui, jika sejak dijatuhkan rezim Suharto, higga saat ini 24 tahun reformasi telah berlangsung. Akan tetapi, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh Negara.
“Mulai dari pelanggaran Ham berat masa lalu, demokrasi, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, kepasitain tempat tinggal yang layak masih sangat jelas dirasakan oleh kaum muda,” jelas dia.
Ia melanjutkan, alih-alih segera menyelesaikan persoalan, pemerintah saat ini justru fokus terhadap program-program kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan segilintir orang kaya saja.
“Salah satunya adalah UU Cipta Kerja banyak merugikan masyarakat khususnya kaum muda namun menguntungkan para pemilik modal besar, kebijakan ini merupaka salah satu kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya,” beber dia.
Ia menerangkan, catatan kelam bagi Demokrasi indonesia terus berlanjut di era Presiden Jokowi- Ma’ruf Amin. Pasalnya, kebebasan berekspresi semakin sempit.
“Setidaknya sepanjang tahun 2019 menurut Komnas HAM melaporkan 52 orang meninggal dunia dalam aksi menyampaikan pendapat,”‘jelas dia.
Ia melanjutkan, hal ini sangatlah memprihatinkan bagi kaum muda sebab akan kesulitan dalam mengekspresikan seluruh kegelisahan dan persoalan yang tengah dihadapin saat ini.
“Ketika ruang demokrasi dipersempit.
Maka kami sebagai kaum muda memandang persoalan demokrasi adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini karena demokrasi adalah syarat bagi kaum muda untuk menggapain hari depan yang lebih baik,” ungkap dia.
Selain itu di bidang ekonomi, kata dia, sejak lahirnya produk hukum UU Cipta Kerja Nomor 12 Tahun 2021 adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia khususnya kaum muda.
“Sebab Poltik upah murah, fleksibilty diseluruh sektor dunia kerja, sistem kerja kontrak dan outsorching, menjadi ancaman nyata bagi kaum muda dikemudian hari tidak dapat mewujudkan kesejahteraan,” tandas dia.
Diketahui, hari ini tepat 24 tahun lalu, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI, setelah berkuasa selama 32 tahun. Pada hari itu, 21 Mei 1998, Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menjadi Presiden di tengah suasana politik dan ekonomi yang kacau.
Peristiwa itu menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang didukung Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Golongan Karya (Golkar).
Kejatuhan Soeharto tidak terlepas dari krisis ekonomi yang telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya, sejak kemerosotan nilai mata uang rupiah.
Pada sisi lain, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah makin luas karena suburnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pembungkaman terhadap aktivitas sipil.
Laporan: Muhammad Lutfi
