KedaiPena.Com – Tahun 2017 akan menjadi tahun penderitaan rakyat. Pemerintah dalam tahun 2017 mulai menjalankan kebijakan “vampir ekonomi”, serangkaian kebijakan yang menghisab darah rakyat tepat di lehernya, untuk mendapatkan pendapatan yang besar.Â
Demikian disampakian Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dalam keterangan yang diterima KedaiPena.Com, ditulis Minggu (15/1).
“Pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk membayar utang yang pemerintah yang besar khususnya yang ditumpuk dalam dua tahun terakhir. Sisa dari penghisapan darah rakyat itu digunakan sebagai dana infrastruktur bancakan oligarki penguasa,” kata dia.
Kebijakan vampir ekonomi mau tidak mau harus dijalankan oleh pemerintah jokowi. Mengingat untuk merealisasikan ambisi besar pemerintah untuk bangun infrastruktur yang dibagikan kepada kroni pemerintahan.Â
“Sementara rendahnya penerimaan pajak akibat korupsi, rendahnya pendapatan negara akibat dicuri oleh asing, dan kotornya praktek pengelolaan  cukai, akan diatasi oleh pemerintah dengan menghisap rakyat dan bangsa Indonesia,” sambung dia.
Cara menjalankan model ekonomi vampir  ini diantaranya adalah menaikkan harga BBM, TDL, Jalan TOL, Transportasi darat  seperti kereta api, transportasi laut dan udara.
“Kemudian menaikkan pajak, cukai dan biaya administrasi pajak kendaraan bermotor STNK, BPKB, dan biaya asminstrasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik,” sambung dia.
Selain itu, pemerintah juga memajaki harta/aset, tabungan masyarakat, deposito, dengan cara mengorek tabungan dan deposito yang ada di bank bank.
“Menaikkan biaya pendidikan, kesehatan, tarif asuransi BPJS dan layanan publik lainnya secara diam-diam. Menerapkan suku bunga tinggi atas kredit masyarakat, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit UKM dan lain-lain,” ia menambahkan.
Kebijakan-kebijakan tersebut diatas pada intinya adalah upaya mengeruk keuangan masyarakat untuk membiayai oligarki kekuasaan pemerintah yang tengah sekarat akibat turunnya harga minyak dan komoditas lainnya di pasar keuangan global.Â
“Kebijakan vampir ekonomi ini sebagian besar akan mengenai masyarakat lapisan bawah, sementara lapirsan atas sudah diberikan tax amnesty. Demikian juga perusahaan perusahaan asing sudah diberikan  relaksasi melalui kebijakan ijin ekspor bahan mentah mineral dan batubara agar mereka dapat mengeruk kekayaan indonesia sampai habis,” beber dia.
Untuk mengawal kebijakan vampir ekonomi ini maka pemerintah telah menggunakan aparat hukum untuk membungkam suara kritis. Pemerintah akan bersikap dan bertindak fasis dalam rangka mengontrol opini, dimana hanya ada satu pendapat yang benar yakni pendapat pemerintah, sementara suara kritis rakyat adalah hoax, palsu dan fitnah.
Pada akhirnya, Daeng, sapaannya memungkasi, tahun 2017 ini merupakan tahun paceklik bagi rakyat, tapi akan menjadi tahun pesta dansa densi bagi asing, taipan, dan oligarki pemguasa yang berpesta pora membagi-bagikan kekayaan negara, pensapatan negara, untuk memperkaya diri, kekuarga dan kelompoknya.
Laporan: Muhammad Hafidh
Foto: Istimewa
