KedaiPena.Com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diprediksi bakal memperpanjang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2017.
Soalnya, kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, penyerapan anggaran daerah di DKI masih rendah dan mengakibatkan tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).
“Jika selalu ada SiLPA, lebih kapan Jakarta akan mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan?” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/9).
Robert memprediksi menyerapan anggaran DKI pada 2017 cuma 60-70 persen dan menyisakan Rp6 triliun-Rp7 triliun.
“Itu tiga kali lipat APBD Nusa Tenggara Timur (NTT),” jelasnya.
Karenanya, dia menyarankan Pemprov DKI mengurangi kebiasan merombak pejabatnya, karena diduga menjadi kontributor terbesar buruknya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyerapan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI hingga awal September 2017 baru 39 persen (Rp24,7 triliun).
Pada situs resmi Bappeda DKI per 4 September, diketahui belanja langsung yang terealisasi baru 29 persen (Rp10,6 triliun) dari alokasi Rp35 triliun.
Sedangkan kategori belanja tidak langsung sudah terserap 50 persen (Rp14,1 triliun) dari total anggaran Rp28 triliun.
