KedaiPena.Com – Sebanyak 20 ribuan ASN guru dan tenaga administrasi dari 600 sekolah menengah atas dan SMK di 33 Kabupaten dan kota se Sumatera Utara akan dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Sumut.
“Pengalihan itu akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017, sebagai implikasi dari pelaksanaaan UU 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah,†ujar Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat Sidak di Kantor Dinas Pendidikan di jalan Cik Ditiro Medan, Senin (11/7).
Gubernur menjelaskan, pengalihan urusan puluhan ribu ASN tersebut merupakan pekerjaan berat dan besar yang butuh perhatian. “Ini perlu perhatian serius. Kita harus satu persepsi, Â jangan ada hal yang terlupakan terkait pengalihannya,” kata Erry.
Erry mengingatkan Dinas Pendidikan Provinsi untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait, juga dengan pemerintah di kabupaten dan kota.
“Saya mohon perhatian. Saya merasa ini sangat penting, Perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan Bappeda, Biro keuangan, Biro Perlengkapan dan Aset, BKD dan lai-lain. Ini harus benar-benar masuk Renja 2017, hingga tidak ada lagi yang tertinggal. Berapa ASN yang masuk dan penganggaran hak-hak sebagai ASN perlu diperhitungkan,” kataya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis mengungkapkan bahwa bahwa ada sebanyak 5 daerah yaitu Tebing tinggi, Tapsel, Nias, Dairi dan Batubara dari 47 kabupaten/kota se Indonesia yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait pemindahan urusan itu. begitupun, Arsyad mengaku telah menyiapkan langkah-langkah pengalihan dan persiapan menyikapi perpindahan itu.
“Meski ada gugatan, namun persiapan proses administrasi tetap berjalan,” kataya.
Arsyad merincikan, 20 ribuan ASN itu terdiri dari 19 ribu lebih guru ditambah pegawai administrasi. Sementara itu, 600 sekolah negeri dan 1.400 sekolah swasta tingkat SMA dan SMK terhitung sejak Oktober 2016 juga akan menjadi kewenangan provinsi. Â Untuk pengalihan itu, diperkirakan akan terjadi penambahan anggaran mencapai Rp1 Trilyun.
“Maka perlu mengantisipasi penggajian karena per 1 Januari 2017, 20 ribuan ASN penggajiannya harus ditampung dalam APBD Provsu. Diperkirakan ada penambahan anggaran mencapai Rp 1 triliun pertahun. Terkait aset, akan berkordinasi dengan Biro Perlengkapan dan Aset untuk menilai dan mencatat aset di 600 sekolah yang akan dialihkan menjadi milik Pemprov Sumut,†katanya.
(Dom)
