Artikel ini ditulis oleh Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studiea).
Pembangunan kota baru (new city development) adalah bagian dari solusi urbanisasi, dampak dari pembangunan industri dan ekonomi yang meningkat pesat di daerah kota-kota industri baru, yang memicu perpindahan penduduk dari desa ke kota industri baru tersebut.
Pembangunan kota baru sendiri bukan bagian utama dari pembangunan ekonomi. Bahkan pembangunan kota baru berlebihan dapat memicu krisis perumahan dan krisis finansial, seperti terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada 2007-2008, atau krisis perumahan “kota hantu” di Tiongkok. Saat ini ada sekitar lebih dari 50 “kota hantu” dan 64 juta apartemen kosong di Tiongkok.
Untuk membangun 13 kota baru di Pantura dalam 5 tahun merupakan janji yang sangat menantang. Seperti mission impossible. Janji tinggal janji.
Pertama, siapa yang mau investasi membangun perumahan di kota baru? Pengembang swasta, dibiayai pinjaman komersial dari bank? Hampir mustahil!
Di lain sisi, pemerintah juga tidak mungkin membangun kota baru. Pemerintah tidak boleh menggunakan dana APBN seenaknya, dan hampir tidak mungkin menggunakan dana APBN untuk membangun 13 kota baru, dalam 5 tahun: bagaimana dengan pengentasan kemiskinan dan stunting?
Kedua, siapa yang mau membeli rumah di 13 kota baru di Pantura? Ketika tidak ada pembeli, 13 kota baru ini akan menjadi “kota hantu” dan memicu krisis finansial, kredit perbankan.
Oleh karena itu, pembangunan 13 kota baru dalam 5 tahun, bahkan 10 tahun, bagaikan mission impossible.
[***]
