KedaiPena.com – Pemerhati Transportasi Laut, Muhammad Guntur Syaban, SH, MH, menyatakan dengan ditetapkannya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini serius untuk melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Misalnya, yang disebutkan Presiden Prabowo adalah swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Bagaimana infrastruktur bisa mendukung tujuan tersebut, ya harus ada koordinasi dan sinergi dalam pembangunan infrastrukur. Kalau dalam hal pangan, tentunya Menko Infrastruktur harus bekerjasama, tidak hanya dengan kementerian yang ada di bawahnya tapi juga dengan Menko Pangan dan Kementerian Pertanian, sebagai pihak yang mengurusi pangan,” kata Guntur, Kamis (24/10/2024).
Ia menyatakan, Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan harus memahami bahwa yang terpenting dalam pembangunan infrastruktur adalah keterhubungannya dan keberlanjutannya.
“Misalnya pelabuhan ya, ini kan harus terhubung dengan angkutan moda darat. Jangan bangun pelabuhan, tapi akses ke pelabuhannya tidak ada atau tidak memadai,” ungkapnya.
Dan, lanjutnya, pembangunan pelabuhan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan hinterland-nya.
“Misalnya, hinterland-nya memiliki sumber daya sawit, ya jangan bangun pelabuhan untuk pengangkutan batu bara,” ungkapnya lagi.
Melihat begitu pentingnya koordinasi dan sinergi ini, Guntur menyebutkan sebagai kemenko yang baru, tugas pertama yang harus dilakukan adalah menyusun SOP koordinasi dengan kementerian maupun kemenko lainnya, dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
“Yang pertama itu persiapkan dulu perangkat lunaknya, baru kita lanjut untuk perangkat kerasnya. Mempersiapkan perangkat lunak itu bisa setahun hingga dua tahun lah,” tuturnya.
Maksud dari perangkat lunak ini adalah mempersiapkan kajian atas pembangunan di suatu wilayah, mempersiapkan aturan atau legalitas yang akan menunjang kebijakan atau pembangunan, mensosialisasikan pembangunan tersebut untuk menghindari konflik dengan masyarakat yang ada di wilayah terkait, dan bersinergi dengan stakeholder lainnya.
“Jadi untuk 100 hari pertama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bisa memulai dengan melihat struktur organisasinya dulu, dengan siapa saja dia akan bersinergi dan berkolaborasi. Harus dilihat kewenangannya itu sampai dimana. Harus bisa membangun koordinasi dan keselarasan dengan kementerian dan kemenko lainnya. Konsolidasi dulu,” pungkas Guntur.
Laporan: Ranny Supusepa
