KedaiPena.Com- Presiden RI Prabowo Subianto diharapkan dapat melakukan evaluasi besar-besaran kepada kabinetnya di momen 100 hari pemerintahanya. Presiden Prabowo sebaiknya melakukan evaluasi terhadap menteri yang tidak mampu bekerja dan berpotensi menjadi beban pada pemerintahanya.
Demikian hal tersebut disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menanggapi hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait kinerja 100 hari kabinet Presiden RI Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Dalam survei Celios, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran, mendapatkan nilai mendekati -150. Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berada di urutan kedua sebagai menteri berkinerja terburuk. Setelah itu, diikuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
“Dalam melakukan evaluasi terhadap 100 hari pemerintahannya, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap menteri yang tidak mampu bekerja atau berpeluang menjadi beban pada pemerintahannya,” tegas Fernando kepada awak media di Jakarta, Minggu,(26/1/2025).
Selain itu, kata Fernando, sebaiknya Prabowo juga memprioritaskan evaluasi kepada para menteri titipan Joko Widodo (Jokowi) seperti Budi Arie Setiadi, Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni dan Pratikno.
“Jangan sampai mereka membawa agenda Jokowi dalam pemerintahan Prabowo,” ungkap dia.
Fernando pun membeberkan penilaiannya soal sejumlah menteri berkinerja buruk hasil survei dari survei Center of Economic and Law Studies (Celios). Fernando memandang, sosok seperti Natalius Pigai memang layak untuk diganti lantaran tak mampu menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo.
“Natalius Pigai wajar diganti karena tidak mampu menterjemahkan keinginan Presiden Prabowo sehingga membuat program yang tidak masuk prioritas Prabowo dan juga langsung membuat kegaduhan diawal pemerintahan,” jelas dia.
Sedangkan untuk sosok Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Yandri Susanto, Fernando memandang, jika ketua tokoh tersebut layak untuk didepak dari jabatan menteri kabinet Presiden Prabowo.
“Zulkifli Hasan dan Yandri Susanto juga perlu direshuffle karena lebih membawa agenda pribadi. Apalagi Yandri pada awal menjabat menteri menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk kepentingan pribadi sehingga membuat gaduh,” ungkap dia.
Fernando berharap, di momen 100 hari kerja masa pemerintahanya, Presiden Prabowo dapat juga menata ulang partai yang akan diajak untuk memperkuat pemerintahanya lima tahun mendatang.
“Prabowo juga menata ulang terkait partai yang akan diajak memperkuat pemerintahannya,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Rafik
