KedaiPena.Com- Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan organisasi sayap aktivis pro demokrasi PDI Perjuangan memuji pelaksanaan PPKM Darurat yang sudah berlangsung 10 hari. Namun demikian,tetap diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan PPKM Darurat yang berlangsung dari tanggal 3-20 Juli 2021 ini.
Sekretaris Jenderal Repdem Abe Tanditasik mengatakan, jika perbaikan
pertama, terkait ketegasan petugas. Abe mengakui, secara umum ketegasan petugas lapangan sudah sangat baik.
“Walaupun terjadi beberapa insiden seperti di Kalideres Jakarta dan Bulak Banteng Surabaya. Insiden Kalideres adalah salah satu contoh bahwa petugas harus dilengkapi protap khusus untuk menyaring dan meloloskan sektor-sektor profesi yang diperbolehkan melintas sesuai dengan instruksi Mendagri,” kata Abe, Selasa, (13/7/2021).
“Jangan berkeras pokoknya semua tidak boleh lewat apapun alasannya. Bahkan tenaga kesehatan yang akan melintas ke tempat tugasnya pun tetap disekat. Demikian pula dengan pengantar barang. Harus ada panduan untuk ini,” tambah Abe.
Sedangkan perbaikan yang kedua, lanjut Abe, terkait percepatan program vaksinasi pemerintah. Abe memandang, vaksinasi sudah berjalan sangat baik dengan melibatkan banyak unsur masyarakat.
“Tapi sebaiknya dibarengi dengan tes swab antigen gratis sebelum divaksin. Jangan sampai ada orang sedang terpapar dan tanpa gejala menjadi masalah dengan tubuhnya. Tidak cukup hanya pengecekan tensi. Ketika yakin calon penerima vaksin dalam keadaan sehat dan siap, maka resiko lebih minimal. Selain itu, masih banyak masyarakat yang merasa punya penyakit bawaan kemudian enggan divaksin,” kata Abe.
Perbaikan yang ketiga, lanjut Abe, terkait penyediaan alat kesehatan, khususnya oksigen, obat-obatan dan vitamin. Abe meminta, jangan sampai lagi terjadi kelangkaan dan harga yang tak terjangkau.
“Sudah banyak penderita covid- 19 yang tidak terselamatkan gara-gara tidak tersedianya oksigen. Khususnya pasien kritis yang terpaksa melakukan isolasi mandiri,” papar Abe.
Untuk perbaikan yang keempat, Abe meminta, agar bantuan terhadap masyarakat untuk bertahan hidup. Puluhan juta rakyat Indonesia bergantung pada penghasilan harian. Ketika tidak bisa melakukan aktivitas, harus dibantu, bahkan ditanggung negara.
“Dan itu berbentuk makanan sehat setengah jadi. Jangan memberikan bantuan yang kemudian memancing masyarakat justru keluar rumah, setidaknya pergi berbelanja,” kata Abe.
Abe melanjutkan, untuk perbaikan kelima sebaiknya pemerintah tidak mematok harga swab antigen dan PCR yang tidak memberatkan bagi masyarakat. Harga swab antigen seharusnya dipatok paling tinggi enampuluh ribu rupiah.
“Ini karena disparitas harga alat tes swab antigen dan harga surat keterangan bisa berkali-kali lipat. Belum lagi dengan tes PCR, permainan harga alat tes dan surat keterangan hasil tes juga sangat jauh. Bahkan ada harga lagi untuk kecepatan keluarnya surat keterangan hasil tes. Rakyat jangan diperas lagi ketika ekonomi sedang memburuk,” tegas Abe.
Terakhir, lanjut Abe, Repdem mendukung program vaksin gotong royong. Tidak salah jika yang berkehidupan lebih dari cukup menginginkan privasi dan sanggup membayar mahal.
“Namun, harga yang dibayarkan itu juga harus lebih besar sebagai penerimaan negara dan diaudit. Dan sampai terjadi penyelewengan vaksin yang seharusnya gratis untuk masyarakat kemudian disulap menjadi berbayar. Jangan lagi-lagi menjadi permainan mafia alkes dengan oknum penyelenggara negara,” tandas Abe.
Laporan: Muhammad Lutfi
