KedaiPena.com ‎- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ada delapan orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Hal itu pun ditanggapi oleh, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, yang mengaku miris dengan keadaan tersebut. Sebab, telah mengusik rasa keadilan masyarakat.
“Mereka (konglomerat) harus tahu diri, mereka itu masuk dalam 1% kelompok yang menguasai 50,3% kekayaan Indonesia, masuk 10 % terkaya yang menguasai 77 % kekayaan nasional,” ucap dia di Komplek Parlemen Senayan, ditulis Jumat, (16/12).
“Jadi 90% penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan Indonesia. Masa tidak punya NPWP?,â€Â tambah dia.
Lebih ironisnya, kata Darmadi, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa, berdasarkan ‘Crony-Capitalism Index’, Indonesia menduduki peringkat ketujuh.
“Makanya banyak saudagar yang menyelinap masuk ke dalam kekuasaan, sehingga kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Banyak dari mereka tidak dapat bersaing secara sehat. Keunggulan bersaingnya adalah menempel ke penguasa,†sesal Darmadi
“Urus NPWP saja gak mau, kita ragukan mereka membayar pajak dengan benar. Apalagi ikut ‘tax amnesty’,†sinis dia.‎
Atas dasar tersebut, politisi PDI- Perjuangan ini menyarankan, agar pemerintah dapat menurunkan konsentrasi kekayaan, sehingga penguasaan kekayaan Indonesia oleh sekelompok konglomerat diturunkan.
“Pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat atau disparitas ekonomi sebagai prioritas pembangunan. Untuk itu Indonesia harus berupaya menciptakan pertumbuhan berkualitas,” jelas dia
Dan hal itu, lanjut legislator daerah pemilihan Jakarta Barat ini ,akan berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
“Juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Karena, harus ada keadilan, negara ini bukan mereka yang punya,†pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
