ALL

SMI Katakan Masyarakat Indonesia Bermental Gratisan, Gerindra Geram

By  | 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7). Dalam Rapat yang membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 Kementerian BUMN tersebut, Sri Mulyani menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno yang kini masih berseteru dengan DPR sejak 18 Desember 2015 lalu terkait Pelindo II. Foto: Tkr/KedaiPena.Com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/7). Dalam Rapat yang membahas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 Kementerian BUMN tersebut, Sri Mulyani menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno yang kini masih berseteru dengan DPR sejak 18 Desember 2015 lalu terkait Pelindo II. Foto: Tkr/KedaiPena.Com

KedaiPena.Com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), mengakui bahwa investasi di 3 (tiga) sektor yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sangat mahal. Tapi, kata Sri, tak ada impian yang tercapai dengan gratis,

Menurut SMI sapaannya, masyarakat Indonesia hanya mau yang gratisan dan mental gratisan tersebut sudah sangat banyak dan sangat buruk bagi Indonesia.

“Memang besar biayanya, tapi tidak ada impian yang tercapai dengan gratis. Mental gratisan adalah mental yang sangat buruk,” kata SMI kala itu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi Keuangan DPR RI Heri Gunawan menegaskan, bahwa SMI tidak bisa begitu saja menyalahkan rakyat. Sebab, yang sebenarnya salah dan harus bertanggung jawab itu adalah pemerintah.

“Pemerintahlah yang telah membentuk watak seperti itu dalam waktu yang cukup lama, mereka telah keliru menjalankan pembangunan. Program-program yang dimunculkan pun bersifat jangka pendek, miskin pemberdayaan, dan sangat pragmatis. Ujungnya, masyarakat jadi pasif,” beber Heri kepada KedaiPena.com, Senin (7/8).

Heri pun mengambil contoh kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan masalah ini mendarah daging di masyarakat Indonesia.

“Pemerintah bisa dengan gampang menjalankan program cukup pakai kartu ini-kartu itu. Tapi tidak ada penjelasan yang cukup, kenapa kartu itu dibuat, untuk apa, dan tujuannya kemana, lalu masyarakat musti bagaimana. Sama sekali tidak mendidik,” jelas Heri.

Tidak hanya itu, lanjut Heri, selama ini, masyarakat pun hanya menjadi objek “proyek” pembangunan.

Padahal, kata Heri, jika mengacu UU No. 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat juga harus dibantu untuk terlibat aktif dalam pembangunan sejak perencanaannya.

“Namun, dalam prakteknya, jauh dari harapan. Masyarakat hanya jadi pelengkap formalitas proses pembangunan yang telah digariskan. Bahkan, dalam banyak kasus, apa yang dibutuhkan masyarakat, jarang terealisasi,” tandas Politikus Gerindra ini.

Laporan: Muhammad Hafidh

Facebook Comments

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *